JAKARTA- 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah datang ke Tanah Air beberapa waktu lalu. Pemerintah pun menyusun bagaimana vaksinasi Covid-19 akan diberikan. Vaksin lainnya seperti Pfizer sepertinya masih jauh dari angan-angan untuk segera didapatkan.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menceritakan bagaimana kondisi “perebutan” vaksin di dunia. Untuk memberikan herd immunity, setidaknya 5,5 miliar penduduk dunia harus divaksin Covid-19. Jika dalam penyuntikan vaksin membutuhkan 2 dosis, maka dibutuhkan 11 miliar dosis vaksin. “Pada kajian yang saya terima, kapasitas produksi vaksin dunia hanya 6,4 miliar (dosis,Red),” tuturnya.
6,4 miliar kapasitas vaksin itu tidak hanya untuk vaksin Covid-29. Namun juga memproduksi vaksin rutin yang sudah dilakukan selama ini seperti vaksin polio dan TBC. Yang diperkirakan selama ini adalah produksi vaksin Covid-19 sangat kecil jika dibanding dengan kebutuhan dunia.
“Adanya ketimpangan ini membuat negara maju melakukan pemesanan lebih awal,” kata Budi. Hal ini juga dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menjajaki produsen vaksin. Namun menurut Budi, yang didatangi tak sembarangan. Semuanya merupakan perusahaan vaksin yang direkomendasikan badan kesehatan dunia (WHO) dan sudah uji klinis tahap 3 pada Agustus lalu.
Dia menyadari ada risiko vaksin yang sudah dipesan Indonesia tidak lolos persetujuan emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas obat dan Makanan (BPOM) maupun otoritas lain di dunia. Budi membeberkan bahwa semuanya belum ada pembayaran. Hanya vaksin Covid-19 dari Sinovac yang beberapa hari lalu datang yabg sudah lunas.
Budi juga membeberkan data yang didapatnya terkait kondisi vaksin yang sudah dapat EUA. Pfizer sudah mendapatkan ijin itu dari otoritas di Inggris dan Kanada. Sehingga banyak negara maju memperebutkannya. “Kalau (Indonesia) mau dapat ya 2022 atau 2023,” ucapnya.
Masih mengacu pada data yang dimiliki Budi, pada 24 November lalu sudah 4,12 miliar dosis vaksin dipesan negara maju di dunia. Ini menjadi kemarahan WHO dan organisasi dunia lain. “Negara majunsudah memesan vaksin untuk rakyat mereka dan tidak membagikan untuk negara miskin,” ujar Budi.
Dia juga menjelaskan bagaimana nantinya distribusi vaksin di Indonesia. Untuk vaksin program yang dilakukan pemerintah, maka akan dilakukan oleh Bio Farma. Sedangkan untuk klinik dan rumah sakit swasta akan bergantung pada distributor yang merupakan anak perusahaan farmasi milik negars. Namun semua yang membelikan satu pintu dari Bio Farma.
Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan terkait anggaran vaksinasi untuk 2021 sudah disusun. Besarannya mencapai Rp 17 triliun. “Ini untuk vaksin program yang di luar vaksin mandiri,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan bahwa Indonesia tergabung dalam Access to covid-19 Tools Accelerator (Covax). Dengan fasilitas dari WHO ini maka diharapkan Indonesia dapat vaksin yang aman dan gratis. “Dialokasikan untuk 20 persen populasi,” ujarnya. Hanya biaya dari pelabuhan atau bandara ke tujuan saja yang harus ditanggung pemerintah.
Sementara itu, legislatif menilai pemerintah sebaiknya menunda pembelian 1,8 juta vaksin Sinovac awal 2021 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua IX DPR Ansory Siregar. Politisi PKS itu menilai bahwa proses pengadaan sebelumnya masih cacat prosedur, sehingga sebaiknya tak diteruskan lebih dulu.
“Mohon pimpinan mengeluarkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari BPOM, baru didatangkan vaksin tersebut,” tegas Ansory dalam forum Rapat Paripurna kemarin. Dia khawatir bahwa vaksin ini ternyata belum memenuhi persetujuan penggunaan izin darurat atau emergency use authorization (EUA), padahal sudah tersedia 1,2 juta vaksin.
Ansory mengingatkan bahwa sebelum pembelian dalam jumlah besar, seharusnya pemerintah sudah memastikan adanya izin dari BPOM itu. “Karena sudah terlanjur 1,2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1,8 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari sebelum ada izin dari BPOM, tunggulah,” pintanya.
Meski tak secara gamblang meminta pemutusan kerja sama, Ansory juga mengingatkan pemerintah akan kebijakan yang diambil beberapa negara lain. Di antaranya Turki dan Brazil yang akhirnya menghentikan kerja sama pembelian vaksin Sinovac untuk sementara.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, kedatangan vaksin Sinovac tidak akan langsung digunakan. Vaksinasi masih akan menunggu hasil akhir uji klinis fase ketiga dan uji dari BPOM.
Hal ini, menurut dia, juga telah disampaikan oleh Kepala BPOM Penny Lukito. Bahwa, izin penggunaan darurat akan diberikan dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan khasiat yang terbukti efektif membangun kekebalan tubuh terhadap virus penyebab Covid-19.
鈥漇elain itu, kedatangan vaksin ini penting sebagai salah satu upaya persiapan kegiatan vaksinasi masif nanti,鈥� ujarnya, Jumat (11/12).
Mulai dari kesiapan tempat penyimpanan vaksin yang bersuhu dingin, tenaga vaksinator, hingga penerapan teknologi tinggi untuk mengawasi distribusi vaksin ini sampai ke seluruh Indonesia. 鈥漇ehingga bisa dipastikan semua akan siap sebelum program vaksinasi dimulai secara bertahap,鈥� paparnya.
Saat vaksin siap, lanjut dia, bagi yang sudah masuk daftar penerima akan mulai divaksinasi. Sebagai tahap pertama, vaksin akan diberikan kepada pekerja dengan resiko tinggi terhadap Covid-19. Yakni, tenaga kesehatan dan aparat yang membantu proses penelusuran hingga perawatan pasien Covid 19. Sebagai lini pertahanan terakhir tentu mereka harus dilindungi segera.
Sementara, bagi masyarakat yang masih menunggu vaksin, harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. 鈥漇ekali lagi saya tekankan, vaksin memang sangat bermanfaat sebagai perlindungan spesifik. Tapi, bukan satu-satunya cara pencegahan,鈥� sambung mantan Putri Indonesia LIngkungan 2010 tersebut.
disiplin memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan denagn sabun dan air mengalir (3M) wajib ditegakkan. Semua haru dilakukan bersamaan dalam satu paket. Penerapannya 3 M terbukti bisa mengurangi risiko penularan hingga 99 persen.Hal ini harus ditambah dengan upaya peningkatan testing, tracing, dan treatment (3T). dengan begitu, upaya mengakhiri pandemi benar-benar bisa dilakukan
Diakuinya, saat ini penerarapan 3M cenderung kendur, bahkan longgar. Hingga akhirnya terjadi banyak penambahan jumlah kasus, terutama sejak November hingga pekan pertama Desember 2020.
Memang, sebagian besar masyarakat sudah memakai masker saat keluar rumah.Tapi tak bisa dipungkiri masih banyak yang salah penggunaannya. Selain itu, banyak yang salah kaprah. Meski menggunakan masker, namun ketika bertemu orang lain seperti teman hingga saudara, masker akhirnya dicabut. Padahal, mereka tetap berisiko.
鈥漀ah, perlu diingat juga, sekalipun memakai masker tapi saat berada di kerumunan resiko tertular tetap ada. Jadi hindari kerumunan apalagi menciptakan kerumunan,鈥� tegasnya.
Ia pun kembali menekankan, bahwa vaksin memang dapat menurunkan kesakitan, kematian, dan efektif membangun kekebalan tubuh terhadap Covid-19. Namun, harus tetap disertai dengan penerapan 3M dan 3T. (lyn/deb/mia/jpg)
