Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Pangan Penyumbang Inflasi dan Dukung Program Tiga Juta Rumah
JAKARTA, Kalteng.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas seperti cabai merah dan daging ayam ras tercatat sebagai penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada September 2025 dibanding Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dirangkai dengan pembahasan Kebersihan dan Kesehatan dalam Pengelolaan Hewan Ternak untuk Pangan, serta Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Dalam sambutannya, Tito mengungkapkan bahwa inflasi nasional September 2025 meningkat menjadi 2,65 persen (year on year) dari 2,31 persen pada Agustus. Sementara inflasi month to month (M-to-M) naik sebesar 0,21 persen.
“Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi adalah cabai merah dan daging ayam ras, masing-masing sebesar 0,13 persen,” jelas Tito.
Menurutnya, kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah. Sementara harga daging ayam ras naik akibat adanya penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan kesejahteraan peternak.
“Penyesuaian harga dilakukan agar peternak tidak merugi akibat kenaikan ongkos produksi. Tapi tetap harus dijaga agar harga di tingkat konsumen tidak melambung tinggi,” tegasnya.
Meskipun inflasi mengalami kenaikan, Mendagri menilai angka tersebut masih dalam kategori aman karena menggambarkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. “Kita perlu memastikan produsen terlindungi, tapi di sisi lain masyarakat juga bisa membeli dengan harga wajar dan barang tetap tersedia,” ujarnya.
Tito juga meminta pemerintah daerah yang masih mengalami tekanan harga untuk segera melakukan pengendalian di lapangan. Ia mencontohkan bahwa peningkatan produksi dan perbaikan distribusi cabai merah bisa menjadi solusi, sedangkan kenaikan harga ayam ras perlu dijaga agar tidak melewati batas kewajaran.
“Kalau naik sedikit untuk melindungi peternak tidak apa-apa, tapi jangan sampai tidak terkendali,” pesannya.
Selain isu inflasi, Mendagri turut menyoroti dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Hingga kini, 509 daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, ia menilai masih banyak daerah yang belum aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Beberapa bahkan belum menerbitkan PBG bagi MBR sama sekali.
“Program ini strategis karena bukan hanya soal bantuan sosial, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah. Sektor perumahan bisa memberi dampak hingga dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut akan menghidupkan ekosistem ekonomi perumahan—mulai dari pengembang besar hingga kecil, toko material, hingga penyedia lapangan kerja bagi buruh bangunan.
Mendagri juga meminta kepala daerah agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi dan BPHTB bagi MBR. Menurutnya, manfaat jangka panjang dari pembangunan rumah rakyat justru akan meningkatkan PAD, salah satunya melalui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kemudian hari. “Dukung penuh kebijakan ini karena dampaknya bukan hanya sosial, tapi juga ekonomi daerah secara menyeluruh,” tuturnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono.
Sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga lainnya turut berpartisipasi secara virtual, bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia. (pra)
EDITOR: TOPAN
