Indonesia juga akan membuat survei kemiskinan (susenas) mini di Desember 2021 ini, dengan tujuan untuk mengkalibrasi program berikutnya dalam penanganan kemiskinan. Di Januari 2022, Pemerintah akan mengevaluasi semua Program Perlinsos, kemudian mengkalibrasi di Februari 2022, dan di Maret 2022 akan dilakukan susenas yang sesungguhnya.
Selanjutnya, ketiga, Indonesia akan membahas mengenai transisi energi. Menko Airlangga menuturkan, penting bagi Indonesia untuk menuju zero emission. Caranya, Indonesia harus menentukan bauran energi sendiri. “Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus membuat prototipe yang jelas, sehingga kita bisa membuat kebijakan seperti yang diminta Bapak Presiden yaitu down to earth atau bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Pemerintah juga terus memberikan prioritas terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di tahun 2022 mendatang. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp225,23 triliun dalam bentuk Dukungan UMKM dan Korporasi serta Insentif Usaha. Hingga 3 Desember 2021, anggaran Program PEN sudah terserap Rp513,17 triliun (68,9%).
Dengan adanya pertumbuhan yang terus positif, Pemerintah Indonesia tetap optimis untuk mencapai target jangka panjang perekonomian Indonesia untuk keluar dari middle income trap, dan mencapai Indonesia Maju di 2045. “Pemerintah mendorong hilirisasi terus berjalan, termasuk di industri kelapa sawit. Ini menjadi salah satu andalan ekspor, menyusul industri baja dan nikel,” ucap Menko Airlangga.
Selain itu, optimisme ini juga didukung dengan adanya bonus demografi penduduk Indonesia. Hasil sensus penduduk Indonesia (BPS, 2020) menunjukkan bahwa 25,87% penduduk Indonesia merupakan penduduk dengan rentang usia 24-39 tahun (Generasi Milenial), dan 27,94% adalah penduduk dengan rentang usia 8-23 tahun (Gen Z), yang akan membentuk tingginya potensi struktur jumlah penduduk usia produktif. Dengan demikian, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi dalam rentang waktu 2020-2035. (hms/nue)
