Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0%, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok miskin dan rentan. World Bank yang mempunyai unit khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem dunia, menyampaikan akan membantu Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan arahan Presiden RI ini.
Menko Perekonomian juga menyampaikan kondisi logistik nasional saat ini yang merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan impor.
Pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik. Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem (NLE) yaitu sebuah platform yang menghubungkan penawaran dan permintaan logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L).
Diharapkan dengan NLE ini dapat dilakukan upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan logistik nasional. World Bank akan berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian dan K/L terkait untuk menyusun kajian dan policy untuk mempercepat proses logistik di Indonesia dan untuk mempercepat proses logistik tersebut diperlukan partisipasi aktif seluruh entitas logistik.
Selain itu, Menko Airlangga juga mendiskusikan perihal transisi energi melalui perdagangan karbon dan Energy Transition Mechanism (ETM) yang adil dan terjangkau tanpa memberi beban yang terlalu berat bagi masyarakat, industri, dan keuangan negara. Untuk hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dengan meluncurkan ETM dari batu bara ke energi terbarukan.
Dalam skema ETM ini, ADB dan Pemerintah bersama-sama mengadakan studi kelayakan secara menyeluruh yang berfokus pada model bisnis yang optimal dengan memanfaatkan modal komersial, pemerintah donor, dan filantropis untuk peralihan menuju dekarbonisasi.
Menko Airlangga berharap ada model transisi energi yang dapat dijadikan percontohan yang ke depannya dapat direplika untuk menarik investor agar dapat turut berpartisipasi dalam skema transisi energi ini.
Terkait dengan G20 Joint Finance Health Task Force, Task Force yang dipimpin bersama oleh Indonesia dan Italia, dibantu oleh Sekretariat di WHO dan didukung oleh World Bank. Oleh karena itu, World Bank diharapkan dapat menyusun policy tentang bagaimana mengembangkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan untuk kesehatan global.
