Sekolah Rakyat Era Prabowo: Gebrakan Atasi Kemiskinan Lewat Pendidikan, 200 Daerah Siap Bergabung!
KALTENG.CO-Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam memberantas kemiskinan ekstrem melalui program Sekolah Rakyat.
Sebuah langkah besar akan segera diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Pusat dan sekitar 200 kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk kabupaten/kota di Provinsi Kalteng.
MoU ini bukan hanya sekadar persetujuan penggunaan aset pemerintah daerah (pemda) untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan program secara berkelanjutan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa momen bersejarah ini dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025, dan akan dilaksanakan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah merinci isi MoU dengan ratusan kepala daerah yang telah proaktif mengajukan aset berupa gedung dan lahan untuk program Sekolah Rakyat. Langkah cerdas ini memungkinkan program berjalan lebih cepat dan efisien, karena revitalisasi gedung-gedung milik pemda akan menjadi salah satu opsi utama selain pembangunan gedung baru.
Sinergi Lintas Sektor Demi Pendidikan Berkualitas
Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya inisiatif Kemensos semata. Sejumlah kementerian dan lembaga negara turut terlibat aktif, menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
53 Lokasi Siap Sambut Siswa Sekolah Rakyat Juli Ini!
Progres program ini terbilang pesat. Sebanyak 53 lokasi telah dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli mendatang. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, hingga Kalimantan, Aceh, dan Papua. Target ambisius ke depannya adalah setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat.
“Persiapan proses pembelajaran (dilakukan, red) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” jelas Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Sekolah Rakyat: Ujung Tombak Pemutus Rantai Kemiskinan Ekstrem
Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini dirancang secara strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang komprehensif.
“Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” imbuhnya.
Peran Krusial Kemendikdasmen: Guru Kontrak dan Kurikulum Individual
Mengingat fokus utama pada pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memegang peranan yang sangat penting. Tanggung jawab Kemendikdasmen mencakup persiapan tenaga pengajar, kurikulum, hingga penerimaan peserta didik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa proses rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui kontrak kerja individu. Para guru yang direkrut ini tidak terkait dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bertugas di satuan pendidikan lain. Mereka berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra jabatan.
“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak khusus untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” tegas Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Selain itu, terdapat kualifikasi khusus bagi para guru Sekolah Rakyat, seperti kesediaan mengajar penuh waktu dan kemampuan mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Proses penyisiran calon guru pun tengah dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi sekolah dengan tempat tinggal calon guru.
“Untuk BNBA (by name by address, red) dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April,” ungkap Mu’ti.
Terkait Kepala Sekolah, penentuannya akan disesuaikan dengan jumlah murid di setiap lokasi. Bahkan, memungkinkan satu kepala sekolah membawahi tiga jenjang sekaligus: SD, SMP, dan SMA.
Kurikulum Fleksibel: “Multi Entry Multi Exit” Berbasis Pemetaan Siswa
Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga mengungkapkan bahwa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat akan berbeda dari sistem pendidikan konvensional. Pendekatan utama adalah “individual approach” atau pemetaan kemampuan peserta didik di awal. Hal ini didasari pemahaman bahwa setiap anak memiliki capaian pembelajaran yang berbeda.
Oleh karena itu, siswa Sekolah Rakyat dapat masuk kapan saja tanpa terikat dengan awal tahun ajaran, dengan sistem “multi entry multi exit”. Namun, Mendikdasmen menegaskan bahwa sistem ini tidak berarti kebebasan siswa untuk berhenti sekolah kapan saja. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas dalam proses belajar dan memungkinkan siswa mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan kecepatan masing-masing, dengan penekanan pada pembentukan karakter melalui sistem asrama.
