Dana Pokir DPRD Palangka Raya Belum Maksimal

Dana Pokir
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Reja Framika

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dana Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD adalah aspirasi yang dititipkan masyarakat pada anggota Dewan, agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hal tersebut dijelaskan anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Reja Framika, ST, MT kepada Kalteng.co, melalui pesan whatsapp, Minggu (28/11/2021).

Politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan, ketentuan tersebut sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD yang menyebutkan, bahwa Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kepada kepala daerah, dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkanya APBD.

Baca Juga:  Keluarkan SK Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

“Dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri nomor 86 tahun 2017 juga ditekankan, dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok pikiran (pokir) berdasarkan hasil kegiatan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, sebagai masukan dalam perumusan kegiatan agar selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RJPMD,” jelasnya.

Hanya, menurut legislator yang membidangi Pemerintahan dan Keuangan ini terkait Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD DPRD tersebut tidak berjalan dengan baik di Kota Palangka Raya. Dimana pada tahun 2022, nilai APBD yang dianggarkan belum maksimal yaitu hanya 1,68 %. Paling tidak nilai APBD yang harus dianggarkan oleh pemerintah yakni 10% untuk pokir DPRD.