“Dan tidak kalah penting yakni pemantapan birokrasi, pembentukan forum Rektor guna memberikan masukan bagi Pemprov serta mencegah potensi bencana yang dilakukan secara terukur,” bebernya.
Sementara itu Plt. Sekda Provinsi Kalteng H. Nuryakin mengatakan bahwa RPJMD ini merupakan perencanaan bersama menyangkut semua sektor baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Pihaknya juga sepakat akan ada evaluasi bagi setiap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
“Tentunya intervensi kewenangan ini perlu di pertimbangkan. Untuk mendongkrak PAD, kita memang perlu banyak belajar bagaimana cara meningkatkan PAD dari provinsi lain. Sebelumnya pembahasan RPJMD ini juga telah dilakukan dengan sejumlah pihak, baik akademisi dari UPR, UMPR, UNKRIP dan STAHN Tampung Penyang,” tutup H. Nuryakin. (pra)
