PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Anggota Komisi I DPRD Kalteng Alexius Esliter menyarankan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dapat di salurkan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi.
Usulan tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama Bupati Kotim Halikinnor, Anggota DPR RI Dapil Kalteng Willy M Yoseph, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina, Kamis (5/8/2021).
“Dalam rapat tersebut saya mengajukan beberapa usulan, diantaranya seperti PLN Masuk Desa, penyaluran BBM dan LPG bersubsidi ke tingkat desa dengan harga subsidi tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan hanya di kenakan ongkos angkut saja,” ucap Alexius kepada Kalteng.co, Minggu (8/8/2021).
Maka dari itu legislator yang membidangi Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan ini menyarankan agar BBM dan LPG bersubsidi, dapat di salurkan melalui BUMDes ataupun Koperasi desa, sehingga benar-benar dapat di nikmati oleh masyarakat yang memerlukannya.
“Kouta LPG 3 kg di Kabupaten Kotim 252.000/bulan, artinya sudah melebihi kebutuhan masyarakat. Hanya saja sistem pendistribusiannya yang masih kurang pas, selalu mengandalkan distributor dalam kota, sehingga tingkat desa tidak pernah merasakannya,” terang Alexius.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalteng ini menyampaikan, jika LPG bersubsidi di daerah/desa rata-rata di jual dengan harga 40-50 ribu rupiah/tabung. Harga tersebut tentunya bukan HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
“Jika sistem pendistribusiannya seperti ini, masyarakat tidak akan pernah merasakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jika subsidi tidak sampai, satu-satunya jalan dengan mencabut subsidi tersebut,”pungkasnya. (pra)
