DPR RI Dukung Penuh Pagu Indikatif Kementerian PU 2026, Syauqie Tekankan Konektivitas dan Ketahanan Pangan
JAKARTA, Kalteng.co – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, S.Hut., menyatakan dukungannya terhadap penetapan Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp70,86 triliun yang telah disepakati dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dan mitra kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (10/7/2025).
Syauqie menjelaskan, bahwa Komisi V DPR RI secara prinsip menyetujui struktur anggaran yang diajukan Kementerian PU, khususnya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah dan ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, fokus program Kementerian PU sudah sejalan dengan arahan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong swasembada pangan secara nasional.
“Kami di Komisi V mendukung penuh kebijakan anggaran yang fokus pada pembangunan jalan nasional, jaringan irigasi pangan, hingga normalisasi sungai sebagai bagian dari mitigasi bencana. Ini adalah fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas wilayah,” ujar Syauqie.
Ia juga menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp31,80 triliun untuk sektor Bina Marga, yang mencakup pembangunan jalan baru, peningkatan jalan nasional, hingga penggantian dan pembangunan jembatan serta jalan tol. Syauqie menilai bahwa penguatan infrastruktur jalan ini sangat penting dalam menghubungkan sentra produksi pangan dengan pasar dan pelabuhan.
Selain itu, Syauqie mengapresiasi program prioritas bidang Sumber Daya Air sebesar Rp20,51 triliun, yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pembangunan bendungan, serta penyediaan air baku. Menurutnya, penguatan infrastruktur air akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas sektor pertanian.
“Irigasi menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Dengan penguatan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, kita optimistis target swasembada pangan bisa dicapai dalam beberapa tahun ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga mendukung alokasi untuk bidang Cipta Karya sebesar Rp4,11 triliun, dan bidang Prasarana Strategis sebesar Rp13,53 triliun yang diarahkan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, hingga ekonomi kerakyatan.
Namun demikian, Syauqie juga memberikan catatan penting terkait program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan Padat Karya. Ia meminta agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan porsinya, karena terbukti efektif menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
“Kami mendorong Kementerian PU agar tetap mempertahankan dan meningkatkan alokasi untuk program IBM dan Padat Karya. Ini adalah program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil, sekaligus menjadi solusi ketenagakerjaan di daerah,” tegas Syauqie.
Sebagai penutup, Muhammad Syauqie menyampaikan pesan agar Kementerian PU dapat terus meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan program infrastruktur, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami berharap seluruh program Kementerian PU di tahun 2026 bisa berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak luas, khususnya dalam mendukung visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” pungkasnya. (pra)
EDITOR : TOPAN
