FGD Percepatan Kelistrikan di Kalteng, Dirjen Ketenagalistrikan: 1.192 Desa Dapat Akses Listrik di Triwulan I 2024
JAKARTA, Kalteng.co – Dalam mendorong percepatan kelistrikan di Kalteng, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR menggelar Forum Group Discussion( FGD ). Acara dihadiri Bupati dan ketua DPRD se-Kalteng, PLN Kalsel-Teng beserta jajaranya dan pemangku kepentingan lainnya di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).
Dirjen Ketenagalistrikan, Jasman Hutajulu, mengungkapkan, permasalahan listrik di Kalteng menjadi perhatian serius anggota DPR RI dapil Kalteng, yakni Willy Midel Yoseph, Mukhtarudin dan Iwan Kurniawan.
“Khusus di tahun 2024, triwulan 1, sudah ada 1.192 desa/kelurahan mendapat akses listrik oleh PLN. Atau mencapai 75,88 persen. Jadi banyak tantangan, sehingga anggota DPR RI komisi VII Dapil Kalteng. sangat getol, supaya kita melakukan percepatan,” ungkap Jasman.
Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kerja sama antara anggota DPR, pemerintah pusat, daerah dan PLN. Agar seluruh desa di Kalteng dapat berlistrik PLN.
“Khusus untuk Kalteng dibutuhkan investasi sebanyak Rp2,34 triliun. Kami berharap ke depannya ada kordinasi dari Pemda. Dan kita diskusikan setiap tahun mana saja yang prioritas. Jadi kita push anggaran yang ada. Kita berharap Pemda bisa mendukung infrastruktur seperti jalan dan akses lainnya. Sehingga ini bisa berjalan baik sesuai harapan. Inilah yang kita bicarakan lebih dalam, di FGD ini,” paparnya.
Dia menambahkan, seperti yang selalu disuarakan oleh wakil rakyat, Willy, H Iwan dan Mochtarudin, bahwa Kalteng masih tertinggal.
“Bukan tertinggal dalam hal yang lain. Tapi memang tertinggal dalam program listrik pedesaan sehingga kita akan lakukan percepatan,” pungkas Jasman.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Willy M Yoseph, mengutarakan dari 1.571 desa/kelurahan. Pada tahun 2023, masih tercatat 450 desa yang belum menerima akses dari PLN.
“Sesuai dengan sila ke 5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Hari ini kita perjuangkan bersama untuk rakyat kita yang ada kalteng. Karena tidak ada listrik tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesejahteraan apabila tidak ada internet,” ujar WMY, sapaan familiarnya.
Oleh sebab itu, tegasnya, kehadiran kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya sangat menentukan kesepakatan dan komitmen yang akan dicapai bersama. Sehingga melalui FGD ini segala problem, baik teknis maupun non teknis bisa dituntaskan.
“Sebagai orang yang memiliki kewenangan, Gubernur, Bupati , Wali Kota dan pimpinan DPRD, bisa bersinergi mengatur infrastruktur yang dibutuhkan,” harapnya.
Sedianya FGD dengan tema”Bersinergi dan berkolaborasi membangun Kalteng” ini mengalami penundaan. terjadwal dilaksanakan tangaal 03 Mei dan baru bisa dilaksanakan pada 07 Juni, setelah ada surat penundaan dari Gubernur, Sugianto Sabran, yang terkendala acara HUT Kalteng.
Hadir Dirjen ketenagalistrikan, Jasman Hutajulu, anggota Komisi VII dapil Kalteng, Willy M Yoseph, H Iwan Kurniawan, H Mukhtarudin, Gubernur kalteng diwakili kepala bidang kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Bupati dan Walikota dan ketua DPRD kabupaten / kota se- Kalteng.(and/b3)
EDITOR: TOPAN
