Syauqie Dukung Program Tiga Juta Rumah per Tahun, Usulkan Penambahan Rumah Susun di Kalteng
JAKARTA, Kalteng.co – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, S.Hut, mendukung penuh program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertujuan membangun dan merenovasi tiga juta rumah per tahun melalui pendekatan Asta Cita, Quickwins, dan Gotong Royong. Program ambisius ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap hunian yang layak, terutama di wilayah-wilayah yang masih minim infrastruktur perumahan.
Dalam skema pembangunan ini, setiap desa atau kelurahan akan mendapatkan 40 unit rumah, baik untuk pembangunan baru maupun renovasi. Muhammad Syauqie mengungkapkan bahwa berdasarkan jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 1.432 desa dan 139 kelurahan, setidaknya provinsi ini seharusnya menerima sebanyak 62.840 unit rumah.
“Ini adalah sebuah kesempatan besar untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Dengan adanya distribusi rumah yang jelas, maka warga di daerah terpencil hingga perkotaan bisa merasakan manfaatnya,” ujar Syauqie dalam rapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (04/11/2024).
Tidak hanya itu, Syauqie juga mengusulkan adanya pembangunan rumah susun (rusun) yang akan diperuntukkan bagi mahasiswa dan institusi tertentu di Kalimantan Tengah, khususnya bagi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Palangka Raya. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembangunan rusun untuk anggota TNI-Polri di wilayah tersebut, sebagai bentuk dukungan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi aparat negara.
“Rusun ini bisa menjadi solusi hunian sementara bagi mahasiswa maupun aparat. Selain memudahkan akses ke tempat belajar dan bekerja, rusun ini akan meningkatkan efisiensi serta kualitas hidup mereka,” ungkapnya.
Syauqie juga menyoroti perlunya penambahan satuan kerja yang lebih terfokus di wilayah Kalimantan Tengah. Ia mengusulkan agar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan 1 ditingkatkan, karena saat ini Kalimantan Tengah hanya memiliki Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BP2P dari Kalimantan Barat. Menurutnya, dengan adanya satuan kerja BP2P yang lebih mandiri di Kalimantan Tengah, respon terhadap kebutuhan wilayah akan lebih cepat dan efektif.
“Dengan adanya BP2P khusus di Kalimantan Tengah, kita akan lebih efisien dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat di bidang perumahan. Ini akan mempercepat proses pembangunan dan renovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah ini,” tambah Syauqie.
Dalam rapat kerja ini juga membahas sejumlah agenda lainnya, seperti evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 hingga November 2024 dan pembahasan hasil pemeriksaan semester II BPK RI Tahun 2023.
Syauqie berharap, program pembangunan 3 juta rumah ini dapat berjalan dengan lancar serta berdampak positif, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Tengah yang masih membutuhkan peningkatan fasilitas perumahan dan permukiman.
“Dengan gotong royong dan koordinasi yang baik, saya optimis program ini akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kita,” tutup Syauqie. (pra)
EDITOR : TOPAN
