PANGKALAN BUN, Kalteng .co – KPPN Pangkalan Bun kembali melakukan pres rilis terkait kinerja APBN Tahun Anggaran 2023. Kali ini untuk wilayah kerja yang merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.
Semuanya bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Untuk tahun anggaran 30 Juni 2023 pada Senin, 31 Juli 2023. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.
Kepala KPPN Pangkalan Bun, selaku Chief Treasury and Financial Advisor, Indra Karunia Dewanti melalui rilisnya, bahwa ealisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp1.398,2 M atau mengalami penurunan sebesar Rp148,4 M (-9,6 persen) yoy.
Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPh yang naik sebesar Rp32,4 M (4,2%, yoy) dan Bea Masuk sebesar Rp0,06 M (55%, yoy).Penerimaan PPh masih mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp 32,45 M atau 4,2% karena adanya peningkatan setoran PPh pasal 25 Badan yang cukup besar.
Walaupun mengalami koreksi karena adanya penerimaan PPS pada bulan Juni 2022 yang tidak ada di tahun 2023 serta restitusi PPh pada bulan Juni 2023. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif yaitu Rp 14,07 M (-3,3%,yoy).
Seiring dengan trend penurunan harga TBS sehingga berdampak pada penurunan setoran PPN dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2022, serta adanya fasilitas restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan.
“Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 11,58 M atau-78,0% (yoy) karena masih rendahnya pembayaran ketetapan PBB tahun pajak 2023. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun pada 30 Juni 2023 mencapai Rp1.423,9 M,”katanya.
Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp1,07 M (308,1%, yoy)yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M. Dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
Realisasi Belanja pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp115,4 M (53,8%). Untuk komponen realisasi belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah DAU sebesar Rp807,4 M (55,6%).
Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp37,3 M (21,4%, yoy). kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp21,7 M (36,2%, yoy). Sehingga realisasi belanja pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp211,5 M tumbuh (21,4%, yoy).
“Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat,” ucapnya.(son)
