PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun kembali menggelar Conferencecam pres bersama dengan jajaran mitra kerjanya. Kali ini dalam rangka kinerja APBN semester I Tahun 2024 oleh Kemenkeu Satu Pangkalan Bun secara daring.
Kegiatan yang dipimpin Kepala KPPN Pangkalan Bun dihadiri.Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun,Kepala KPPBC Pangkalan Bun,dan Kepala KPKNL Pangkalan Bun, serta dihadiri satuan kerja serta perwakilan pemerintah daerah. Dengan merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2024 di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 Juni 2024.
Kepala KPPN Pangkalan Bun Edy Santoso mengatakan, bahwa fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Baik berupa belanja satuan kerja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD), pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Dan sampai dengan akhir Juni 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp1.33 T atau 45,9% dari target, mengalami kontraksi penurunan sebesar Rp 66,7 miliar (-4,7%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas)sebesar Rp719,1 M dan PPN sebesar Rp441,7 M. Sementara itu bea keluar yang dipungut dari ekspor sebesar Rp120,1 M, jauh lebih tinggi dibandingkan bea masuk sebesar Rp631 juta.
“Penerimaan PPh mengalami penurunan sebesar Rp78,7 miliar (-9,8%, yoy) sedangkan penerimaan PPN menunjukkan pertumbuhan positif, sebesar Rp33,5 miliar (8,2%, yoy). Ini sebagai dampak atas meningkatkan harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Penerimaan PBB tumbuh positif sebesar Rp14,1 M atau 435,3% (yoy),” katanya.
Selain itu pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,03 M atau -0,4% (yoy). PNBP mengalami penurunan sebesar Rp2,4 M (-8,0 %, yoy), dan bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp33,6 M (-21,9% yoy). Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh kontraksi harga komoditas dan penurunan kuantitas ekspor CPO.
Namun demikian seiring dengan penyesuaian harga referen si dan tariff bea keluar atas CPO sesuai Kemendag Nomor 803 Tahun 2024, Bea Cukai Pangkalan Bun optimis akan terjadi peningkatan capaian bea masuk di Triwulan III dan IV tahun ini.
Sementara itu,Belanja APBN yang disalurkan KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 Juni 2024, secara keseluruhan mencapai Rp1.587,1 M (48,7%dari total pagu). Realisasi Belanja satker K/L mencapai Rp250,09 M (46,2% dari pagu). Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp38,5 M (18,2% yoy).
Selain itu, realisasi TKD mencapai Rp1.337,0 M (atau 49,2% dari total alokasi Dana TKD), meningkat sebesar Rp124,6 M (10,2% yoy). Secara agregat, meningkatnya realisasi TKD tersebut berdampak pada meningkatnya realisasi Belanja APBN s.d Juni 2024 sebesar Rp 163,1 M (11,4%, yoy).
“Kenaikan realisasi belanja K/L didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. Semua didominasi oleh kenaikan belanja barang sebesar Rp19,8 M (24,2%,yoy),dengan realisasi senilai Rp101,4 M (40,5% dari total belanja),” ujarnya.(son)
