PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja APBN Sampai dengan 30 November 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp2.559,78 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp695,92 miliar (37,46 persen, yoy).
Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik dan tingginya harga komoditas. Kenaikan terbesar disumbang oleh pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh yang naik sebesar Rp500,84 miliar (71,1 persen, yoy) dan Bea Keluar yang naik sebesar Rp173,21 miliar (36,36 persen, yoy).
Peningkatan penerimaan PPh masih didominasi penerimaan PPh 25/29 Badan yang mencatat kenaikan setoran PPh pasal 25/29 Badan yang tinggi. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti ketika menggelar rilis bersama mitra kerjanya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif yaitu Rp 29,98 M (5,23 persen, yoy), seiring dengan peningkatan setoran PPN yang signifikan sebagai dampak pemulihan ekonomi dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik.
Meskipun masih mengalami koreksi dengan adanya pemberian insentif pemerintah berupa restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak begitu besar.
Insentif ini diberikan untuk mendorong kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi regional. Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 6,63 M atau -6,58 persen (yoy) karena belum seluruhnya SPPT PBB tahun pajak 2022 dibayar. Pajak Lainnya turun sebesar –5,04 persen (yoy) karena penurunan penjualan benda materai akibat kenaikan threshold pengenaan materai.
“Pada penerimaan Bea Keluar sebesar Rp649,607 miliar didominasi oleh Ekspor CPO dan Turunannya sebesar 85 persen. Sedangkan penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,12 miliar diperoleh dari Impor yang didominasi oleh ASPAL sebesar 68.75 persen,” katanya.
Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) s.d. akhir November 2022 mencapai Rp34,95 miliar atau PNBP mengalami kenaikan Rp12,69 miliar (56,99 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp10,7 miiar (38,08 persen).
Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 November 2022 mencapai Rp795,83 miliar.
Secara nominal mengalami penurunan Rp14,84 miliar atau sebesar -1,83 persen (yoy). Kontributor utama penurunan adalah Belanja Modal yang turun -46,74 persen (yoy). Secara persentase kinerja Belanja APBN s.d akhir November tahun 2022 telah mencapai sebesar 88,05 persen. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp345,75 miliar mengalami kenaikan sebesar 0,95 persen (yoy).
Disamping perlambatan belanja K/L secara nominal yang berupa (i) penurunan alokasi belanja Modal dan belanja Barang, (ii) dampak bawaan dari keterlambatan lelang dan lambatnya belanja di awal TA 2022, dan (iii) penyesuaian kontrak akibat kebijakan penyesuaian harga BBM, terdapat beberapa isu utama atas belanja K/L pada bulan November 2022, yaitu: (i) proses Automatic Adjustment anggaran K/L yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan satker K/L, dan (ii) Kepatuhan dan kesiapan satker K/L dalam menerapkan Langkah-Langkah Akhir TA 2022.
“Sisi lainnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mencapai Rp450,09 miliar atau turun -3,86 persen (yoy), dengan kontribusi penurunan terbesar terdapat pada DAK Fisik yang turun sebesar Rp54,32 miliar (-19,71 persen, yoy). Penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp156,15 miliar (96,81 persen dari pagu 2022) mengalami penurunan sebesar -18,95 persen (yoy),” ujarnya. (son)
