PANGKALAN BUN, Kalteng.co – KPPN Pangkalan Bun kembali menggelar rilis kinerja APBN tahun anggaran 2023. Meliputi wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 30 April 2023 pada Selasa (30/5/2023). Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.
Kepala KPPN Pangkalan Bun, Indra Karunia Dewanti mengatakan, terkait perkembangan ekonomi makro-kesra Regional Kalimantan Tengah. Selain itu juga perkembangan fiskal regional Kobar, Lamandau dan Sukamara yang terdiri dari Realisasi I-Account Regional sampai dengan 30 April 2023 serta Current Issues Regional.
Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Dan kinerja APBN per 30 April 2023
Sampai dengan akhir April 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp999,7 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp9,3 miliar (0,90 persen, yoy). Kenaikan terbesar disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp82,1 miliar (42,35 persen, yoy) dan PPh sebesar Rp62 miliar (12,0 persen, yoy).
“Peningkatan penerimaan PPh karena adanya peningkatan setoran PPh 25/29 Badan. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif yang signifikan yaitu Rp 82,10 M (42,35 %, yoy), seiring dengan peningkatan setoran PPN yang besar sebagai dampak pemulihan ekonomi dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik,”katanya.
Sedangkan pada 2022 masih mengalami koreksi yang cukup besar dengan adanya restitusi PPN pada bulan Januari sampai dengan April 2022. Sehingga secara akumulasi pada April 2023 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan.
Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 1,3 M atau – 37,61 % (yoy) karena masih ada ketetapan PBB tahun pajak 2023. Pajak Lainnya turun sebesar 0,35 % (yoy) karena penurunan penjualan benda materai bulan April 2023.
Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp11,5 miliar (87,9 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp4,8 miliar (42,9 persen). Pada sisi lain, kinerja Belanja sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp 1.000,5 miliar. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp787,8 M (370,6%, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 M dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
Realisasi Belanja paling tinggi terdapat pada DAU dengan nilai Rp537,5 M (37%), DAK Non Fisik dengan nilai Rp91,9 M (37,6%), DBH dengan nilai Rp143,5 M (34,2%), dan Dana Desa dengan nilai Rp64,5 M (39,2%). Alokasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp19,3 M (16,9%), kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja modal sebesar Rp3,5 M (52,1%). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp133,8 M tumbuh (16,9%, yoy). Kondisi tersebut karena kegiatan pada K/L masih dalam triwulan II tahun anggaran.
“Perlambatan pelaksanaan kegiatan karena libur panjang Hari Raya Idul Fitri.
Kinerja satker yang memiliki pagu belanja modal pembangunan gedung masih rendah karena masih dalam dalam tahap lelang paket pekerjaan oleh ULP Eselon I,” ucapnya.(son)
