PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Tentunya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja APBN per 31 Januari 2023 Sampai dengan akhir Januari 2023, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp241,8 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp416 miliar (19,95 persen, yoy).
Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi.
Kepala KPPN Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti mengatakan, kenaikan terbesar disumbang oleh PPN yang naik sebesar Rp97,5 miliar (300,3 persen, yoy) dan PPh sebesar Rp12 miliar (15,5 persen, yoy). Peningkatan penerimaan PPh karena adanya peningkatan setoran PPh 25/29 Badan. Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif yang signifikan yaitu Rp 97,5 miliar (300,37 persen, yoy), seiring dengan peningkatan setoran PPN yang besar sebagai dampak pemulihan ekonomi.
Dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik, sedangkan pada Januari 2022 masih mengalami koreksi yang cukup besar dengan adanya restitusi PPN, sehingga secara akumulasi pada Januari 2023 mengalami pertumbuhan positif yang signifikan. Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 0,77 miliar atau – 88,05 persen (yoy) karena masih ada ketetapan PBB tahun pajak 2022 yang belum dibayar. Pajak Lainnya naik sebesar 1,35 persen (yoy) karena peningkatan penjualan benda materai.
“Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Januari 2023 mencapai Rp3,3 miliar dan mengalami kenaikan Rp0,6 miliar (22 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp1,9 miliar (50,2 persen). Kinerja Belanja sampai dengan 31 Januari 2023 mencapai Rp 254,3 miliar,” katanya.
Sehingga secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp233,5 miliar (1118 persen, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.591,3 miliar (5289 persen, yoy) dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
Realisasi Belanja paling tinggi terdapat pada DAU dengan nilai Rp175,1 miliar (16,67 persen). Alokasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp22,8 M (3,6 persen, yoy), yaitu pada jenis Belanja Modal sebesar Rp13,7 M (58,3 persen, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp17 M (3,9 persen) tumbuh (3,6 persen, yoy). Kondisi tersebut karena kegiatan pada K/L masih dalam tahap awal tahun anggaran. Secara umum, isu belanja K/L disebabkan oleh hal berikut:
Budaya perlambatan pelaksanaan kegiatan dan belanja di awal tahun anggaran, karena para pengelola keuangan masih berfokus pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
Kementerian/Lembaga yang mengelola dana DK dan TP belum dapat mengeksekusi kegiatan.
Realisasi TKDD mencapai Rp237,2 miliar, atau naik (5289 persen, yoy) dengan kontribusi kenaikan terbesar terdapat pada DAU Rp175,1 miliar (16,67 persen) dan DBH Rp62,1 miliar (14,79 persen).
“Semua dikarenakan percepatan penyaluran TKD melalui KPPN di daerah. DBH yang telah disalurkan berupa jenis DBH SDA Minerba dan Perikanan, sedangkan DAU yang telah disalurkan berupa Block Grant yang ditujukan untuk mendukung operasional pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, DAK Fisik dan Dana Desa belum dapat disalurkan karena masih dilakukan persiapan OMSPAN. Mulai TA 2023, penyaluran TKDD dialihkan melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan layanan dan monev untuk mengoptimalkan dan menselaraskan penggunaaan TKDD.
Realisasi APBD wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun dan dukungan TKDD Realisasi Pendapatan APBD sampai 20 Februari 2023 mencapai Rp245,9 miliar didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp237,2 miliar (96,4 persen). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau.(son)
