PANGKALAN BUN, Kalteng.co – KPPN Pangkalan Bun melaksanakan Press Conference Kinerja APBN Tahun Anggaran 2023 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun. Kinerja mulai 31 hingga 23 Juni 2023.
Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dan dihadiri oleh Kepala Seksi Pengawasan I KPP Pratama Pangkalan Bun, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Pangkalan Bun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pangkalan Bun, Kepala BPS Lamandau, perwakilan BPS dan Sukamara, perwakilan KSOP Pangkalan Bun, Kumai dan Sukamara, perwakilan BKAD Kotawaringin Barat, BPKAD Sukamara dan BPKPD Lamandau, serta perwakilan DPMD Kotawaringin Barat, Sukamara dan Kabupaten Lamandau.
Rangkaian acara diawali dengan pemaparan oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun.
Menurut Kepala KPPN Pangkalan Bun selaku Chief of Treasury and Financial Advisor, Indra Karunia Dewanti, te Pangkalan Bun, bahwa rilis kinerja kali ini realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp1.195,9 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp85,87 miliar (-6,6 persen, yoy).
Komponen pendapatan yang naik disumbang oleh PPh yang naik sebesar Rp61,9 miliar (10 persen, yoy) dan PPN sebesar Rp3,5 miliar (1,0 persen, yoy). Peningkatan penerimaan PPh karena adanya peningkatan setoran PPh 25 Badan.
Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan positif yaitu Rp 3,56 miliar (1,05 persen, yoy). Dan seiring dengan mulai penurunan harga TBS sehingga berdampak pada penurunan setoran PPN pada bulan Mei dibandingkan pada periode yang sama. Sedangkan pada tahun 2022 masih mengalami koreksi yang cukup besar dengan adanya restitusi PPN. Sehingga secara akumulasi pada Bulan Mei 2023 masih mengalami pertumbuhan positif meski kecil.
Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 4,29 miliar atau – 64,38 persen (yoy) karena masih belum ada pembayaran ketetapan PBB tahun pajak 2023.
“Pajak Lainnya turun sebesar 0,13 miliar atau – 7,65 persen (yoy, meski pada bulan Mei mengalami kenaikan setoran penjualan benda materai. Karena bulan-bulan sebelumnya terjadi penurunan penjualan benda materai,” katanya.
Ia menambahkan, sehingga secara akumulasi pada bulan Mei 2023 masih mengalami pertumbuhan negatif meski kecil. Selanjutnya, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mengalami kenaikan Rp12,8 miliar (95,2 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp5,9 miliar.
Pada sisi lain, kinerja belanja sampai dengan 31 Mei 2023 mencapai Rp 1.145,3 miliar. Secara nominal, kinerja Belanja tumbuh Rp863,4 miliar (306,2 persen, yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp1.990,6 miliar. Dikarenakan mulai tahun 2023 terdapat alokasi pagu DBH dan DAU yang disalurkan melalui KPPN.
“Realisasi Belanja paling pemerintah pusat paling tinggi yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp88,3 miliar (41 persen). sedangkan belanja transfer ke daerah paling tinggi adalah DAU sebesar Rp631,5 miliar (43,5 persen),” ucapnya.(son)
