KPPN Rilis Pelaksanaan Kinerja, Realisasi Pendapatan APBN Capai Rp2.579,09 Miliar

PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Baik bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 31 Desember 2022
Sampai dengan akhir Desember 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun  mencapai Rp2.579,09 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp429,07 M (19,95 persen, yoy). Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik dan tingginya pangharga komoditas.

Menurut Kepala KPPN Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti, kenaikan terbesar disumbang oleh PPh yang naik sebesar Rp507,51 M (64,43 persen, yoy) dan Bea Keluar yang naik sebesar Rp122,5 M (36,36 persen, yoy).

Pada penerimaan PPh masih didominasi setoran PPh 25/29 Badan yang mencatat kenaikan yang tinggi. Sedangkan penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif yaitu Rp 206,60 M (- 30,12 persen, yoy), seiring dengan peningkatan setoran PPN yang signifikan sebagai dampak pemulihan ekonomi.

Tentunya  dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik, namun masih mengalami koreksi yang cukup besar. Apalagi dengan adanya pemberian insentif pemerintah berupa restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan, sehingga mengalami pertumbuhan negatif.

Insentif ini diberikan untuk mendorong kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi regional. Penerimaan PBB masih mengalami penurunan sebesar Rp 6,88 M atau -6,72 persen (yoy) karena belum seluruhnya SPPT PBB tahun pajak 2022 dibayar.

“Pajak Lainnya turun sebesar –5,03 persen (yoy) karena penurunan penjualan benda materai akibat kenaikan threshold pengenaan materai. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada akhir Desember 2022 mencapai Rp38,51 miliar dan mengalami kenaikan Rp13,92 M (56,63 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar Rp10,8 M (37,6 persen),” katanya.

Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN TA 2022 mencapai Rp 876,28 miliar Secara nominal, kinerja Belanja APBN mengalami penurunan Rp36,03 M (-3,94 persen, yoy). Kontributor utama penurunan adalah Belanja Modal turun Rp18,61 M (-31,16 persen yoy). Secara persentase kinerja Belanja APBN tahun 2022 sebesar 96,43% dengan realisasi Rp876,28 M.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp400,37 M mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen (yoy). Secara umum, perlambatan belanja disebabkan akibat penurunan alokasi belanja modal dan belanja Barang. Selain itu dampak bawaan dari keterlambatan lelang dan lambatnya kegiatan dan belanja di awal TA 2022.

Penyesuaian kegiatan dan kontrak akibat kebijakan penyesuaian harga BBM
Proses Automatic Adjustment anggaran K/L yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan satker K/L Kepatuhan dan kesiapan satker K/L dalam menerapkan Langkah-Langkah Akhir TA 2022.

“Realisasi TKDD mencapai Rp475,91 M, atau turun -9,70 persen (yoy), dengan kontribusi penurunan terbesar terdapat pada DAK Fisik yang turun sebesar Rp79,19 M (-24,59 persen yoy).

Penyaluran Dana Desa mencapai Rp160,51 M (99,49 persen) mengalami penurunan sebesar -21,80 persen (yoy) Penyaluran Tahap I, Tahap II, serta BLT Triwulan I, II, dan III telah 100 persen salur,” ujarnya.

Untuk penyaluran DAK Fisik mencapai Rp242,66 M (94,36 persen) yang didorong oleh optimalnya pendaftaran kontrak dan penyaluran Tahap I, Tahap II dan Tahap III.

Penyaluran DAK Fisik untuk Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan, terakhir tanggal 15 Desember 2022. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan terakhir tanggal 26 Desember 2022.(son)