KALTENG.CO – Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam sektor pendidikan. Hal ini di lakukan dalam rangka percepatan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) di Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, masih banyaknya produk impor yang lalu-lalang di Indonesia menjadi permasalahan utama terhambatnya penggunaan PDN.
“Momen sekarang ini kita betul dorong, jadi tidak boleh kita impor agar kita bisa produksi sendiri. Harus di basmi orang-orang yang masih bermain-bermain di sini, khususnya untuk produk TIK yang masih rendah jika di bandingkan dengan produk impor,” ungkap dia dalam telekonferensi pers, Kamis (22/7/2021).
Untuk itu, pemerintah pun menyediakan anggaran sebesar Rp 17 triliun hingga 2024 untuk pengadaan produk TIK. Dengan begitu di harapkan pada beberapa tahun mendatang, produk buatan anak bangsa menjadi yang paling banyak di gunakan di sektor pendidikan.
“Tujuan utama TIK dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah yang di targetkan sebesar Rp 17 triliun sampai 2024, selama 4 tahun ke depan kita akan belanjakan segitu banyak.
Kita mau secara bertahap,” terang dia. Ia membeberkan, untuk anggaran 2021. Total kebutuhan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristekdikbud). Serta pemerintah daerah (pemda) untuk pengadaan laptop sebanyak 431.730 unit atau sekitar Rp 3,7 triliun.
“Terdiri dari 189.165 unit melalui APBN 2021, 242.565 unit Rp 2,4 triliun melalui DAK fisik pendidikan. Saat ini juga telah di lakukan tandatangan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun,” pungkasnya.(tur)
