PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Undang tokoh politik dalam KKN Kebangsaan, BEM UPR layangkan surat terbuka. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan merupakan kegiatan mewujudkan Tri Dharma Perguruan. Acara ini dilaksanakan setahun sekali secara bergantian oleh BKS PTN di wilayah barat dan KPTN KTI di wilayah timur dengan melibatkan semua perguruan tinggi.
Kegiatan KKN berupa integrasi dari kurikulum dan pengalaman belajar mahasiswa sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Program ini dimaksudkan mengembangkan softskill, mematangkan kepribadian guna menumbuhkan jiwa kebangsaan.
Presma BEM Universitas Palangka Raya (UPR) Pemutih Imam Basar mengatakan, dengan ditunjuknya UPR sebagai tuan rumah kegiatan besar ini, tentu ini menjadi kebanggaan karena mampu melaksanakan hajatan bergengsi ini.
Namun pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan KKN ini ada sebuah problema yang mencoreng nilai dari spirit akademik yang disandang perguruan tinggi karena memasukkan unsur-unsur politik praktis di dalamnya. Mahasiswa sebagai kalangan muda intelektual harus mampu berperanan penting menjaga nilai kritis.
“Kami menegaskan posisi mahasiswa sebagai Iron stock, agent of change, guardian of value, moral force dan social control menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran besar menjamin sterilnya kampus dari agenda politik praktis yang mencoba masuk dan mengoyak marwah Universitas sebagai penyelenggara Pendidikan,” katanya, Rabu (20/7/2022).
Lanjutnya, untuk memaksimalkan peran mahasiswa tersebut diperlukannya pemikiran kritis dan tindakan progresif yang diwujudkan nyata dan bukan kata belaka dalam menjaga kesucian kampus.
“Diundangnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentunya tidak sesuai kapasitas. Hal tersebut akan mencoreng para guru besar yang sebenarnya lebih kompeten dalam bidangnya,” urainya.
Disebutkan Imam, dengan mengundang Pengurus Partai Politik (Parpol) ke kampus bisa diartikan sebagai penegasan bahwa Ketua panitia penyelenggara sedang keliru berpikir menjaga kesucian kampus.
Ditambah statementnya di media, ujarnya, menyatakan mengundang seluruh partai politik sangatlah keliru, karena KKN kebangsaan adalah kegiatan akademik, kenapa harus mengundang parpol masuk dan terlibat kedalam dan pihaknya sangat menyayangkan kenapa dalam forum akademik mengundang tokoh-tokoh parpol.
“Kami menyatakan kekecewaan dan akan mengambil Langkah selanjutnya. Kami BEM UPR melayangkan surat terbuka dan harapan kita bersama ini dapat disambut dengan baik,” pungkasnya. (oiq)
