Pemprov Kalteng Dorong Perhutanan Sosial sebagai Instrumen Kesejahteraan Masyarakat Desa
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kebijakan kehutanan yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Hal ini di tegaskan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang di gelar di Hotel Aquarius, Palangka Raya, Senin (23/6/2025).
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam sambutannya menekankan bahwa perhutanan sosial bukan sekadar program administratif, tetapi harus di rasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa. Menurutnya, visi pembangunan kehutanan yang ambisius harus di imbangi dengan kemampuan eksekusi yang realistis dan terukur.
“Kita memiliki dokumen perencanaan yang visioner, namun yang lebih penting adalah memastikan apa yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat untuk masyarakat. Kebijakan bukan hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus memberi dampak yang nyata,” ujar Leonard.
Leonard juga mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar tidak hanya fokus pada aspek pribadi, namun turut memikirkan kontribusi sosial yang lebih luas, sejalan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Rakornis tahun ini mengangkat tema: “Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Rangka Mendukung Visi Kalimantan Tengah BERKAH: Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat Guna Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan.” Tema ini di nilai sejalan dengan arah pembangunan daerah yang di canangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
Dalam forum tersebut, Leonard juga mengajak seluruh peserta Rakornis untuk aktif menjangkau desa-desa di sekitar kawasan hutan guna menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat.
Semua Langkah Kita Hari Ini Harus Sejalan Dengan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur
“Ayo kita lihat langsung ke lapangan, ke desa-desa, cari peluang-peluang ekonomi yang bisa di kembangkan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak boleh tertinggal. Mereka juga berhak mendapat akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, dan peluang ekonomi yang lebih besar,” tegasnya.
Rakornis ini turut di hadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Agustan Saining, S.Hut., M.Si., serta Staf Ahli Gubernur, Herson B. Aden, dan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintahan dan mitra kerja kehutanan.
Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi dan evaluasi untuk menyelaraskan arah kebijakan kehutanan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antar-instansi dalam pengelolaan hutan lestari.
Di akhir sambutannya, Leonard menegaskan bahwa setiap keputusan yang di ambil hari ini harus mengarah pada pencapaian visi besar pemerintah daerah.
“Semua langkah kita hari ini harus sejalan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur. Kita ingin Kalimantan Tengah tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga bermartabat karena masyarakatnya benar-benar merasakan kehadiran negara, dari hutan hingga kota,” pungkasnya.
Rakornis Kehutanan 2025 di harapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran hutan sebagai sumber kesejahteraan, sekaligus memperkokoh posisi Kalteng sebagai provinsi yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif. (pra)
EDITOR : TOPAN
