JAKARTA, Kalteng.co – Masyarakat Antifitnah Indonesia bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sepanjang 2023 menemukan 1.100 lebih informasi hoaks terkait pemilu.
Menyikapi hal itu, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Mukhtarudin mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama lembaga terkait melakukan pengawasan ketat di berbagai platform media sosial (medsos) menjelang pemilu serentak 2024.
“Ini agar Pemilu serentak 2024 berlangsung dengan bersih dari berbagai informasi hoaks,” ucapnya, Kamis (28/12/2023).
Politisi Golkar asal Pangkalan Bun Kalteng ini berharap, Kominfo dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan langkah pencegahan dan penanganan hoaks, disinformasi, malinformasi di ruang digital jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Hal ini dikarenakan ruang digital di media sosial paling sering digunakan oleh masyarakat untuk membuat polarisasi melalui informasi hoaks tersebut,” beber Mukhtarudin.
Kendati demikian, menurut Mukhtarudin, pemerintah dalam hal ini Kominfo harus bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu melalui suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik melalui edukasi baik secara digital maupun media sosial
“Dengan harapan, masyarakat mampu membangun pribadi pemilih yang melek politik, cerdas, bijak serta kritis,” ungkap Mukhtarudin.
Untuk itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap kerjasama Bawaslu dan Kominfo berdialog dengan pimpinan redaksi media dan juga pers guna membahas konten dan edukasi yang baik terkait pemilu, sekaligus meminta media agar menyajikan konten-konten yang informatif sesuai berdasarkan fakta.
Selebihnya peraih penghargaan ‘Tokoh peduli Daerah Terbaik Parlemen Award 2023’ ini berpesan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media digital dan media sosial dengan memilah terhadap berita yang berdasarkan fakta dan mana berita hoaks.
“Karena informasi hoaks dapat memengaruhi pemilih menjadi keliru dalam menentukan pilihan dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi,” pungkas Mukhtarudin. (pra)
