Gelar Bimtek di Kapuas, Mukhtarudin: Butuh Konsistensi Cetak Wirausaha Muda Wujudkan Indonesia Negara Maju
KAPUAS, Kalteng.co – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 10 Oktober 2023.
Dikatakan Mukharudin, DPR RI dan Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (Ditjen IKMA) akan terus mendorong tumbuhnya wirausahawan nasional dalam kegiatan Bimtek di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Ini kesempatan bagi para pelaku IKM, kita tentu sangat berharap pengusaha pemula di sektor IKM harus menjadi kepedulian bersama dalam upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju,” kata Mukhtarudin.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bilang, berbagai upaya Pemerintah pusat mendorong pertambahan jumlah pengusaha di tanah air. Hal tersebut dilakukan guna menopang jalannya roda perekonomian dalam rangka mengakselerasi Indonesia menjadi negara maju.
“Artinya kita semua harus konsisten mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah Kapuas maupun dari stakeholder lainnya,” beber Mukhtarudin.
Kegiatan Bimtek ini sudah 5 kali digelar setelah sebelumnya di dilakukan di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, Kota Sampit, dan Katingan.
Anggota Banggar DPR RI ini mengatakan pada 2023, Pemerintah meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 450 triliun dari sebelumnya Rp 373 triliun.
“Salah satu yang didorong dengan peningkatan alokasi kredit itu adalah KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pengusaha milenial, UMKM muda, atau anak muda yang baru memulai usaha,” ucap Mukharudin.
Langkah tersebut, untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk meniti jalan menjadi pengusaha. Terlebih saat ini jumlah pengusaha atau wirausaha di Indonesia masih terbilang rendah. Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini Indonesia baru mencapai rasio kewirausahaan sebesar 3,47%.
Padahal, rasio kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045, sehingga Indonesia harus memiliki rasio entrepreneur atau wirausaha minimal sebesar 4% dari populasi penduduk.
Sebagai perbandingan saat ini Singapura rasio kewirausahaannya sudah mencapai 8,6% dan Thailand memiliki rasio kewirausahaan di atas 4%.
Untuk itu, Mukharudin berharap dengan bermunculannya pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, akan berdampak juga pada pembukaan lapangan kerja yang mampu memberi kesempatan kerja kepada masyarakat luas.
“Sehingga upaya mencetak para pengusaha muda di sektor UMKM, merupakan langkah strategis dalam proses menggerakkan perekonomian nasional, sekaligus ikut menjadi bagian upaya mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” pungkas Mukhtarudin.
Sementara, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut Kementerian Perindustrian RI Dini Hanggardari mengatakan pemberdayaan IKM menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Jumlah IKM yang mencapai 99,97 persen dari total unit industri menunjukkan IKM sebagai bagian dari roda perekonomian nasional.
“Wirausaha IKM memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai tambah barang dan jasa sehingga perlu terus didorong tumbuh dan berkembang,” ujar Dini.
Kementerian Perindustrian dalam hal ini terus berupaya berkembangnya wirausaha IKM guna dapat terus tumbuh mampu bertahan dan berdaya saing bahkan naik kelas.
“Salah satu upaya tersebut antara lain melalui Bimtek ini. Karena ekosistem kewirausahaan perlu terus dibangun untuk mendorong kesempatan pata wirausaha dan kemudahan berusaha,” pungkas Dini Hanggardari. (*/pra)
