JAKARTA, Kalteng.co – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Perhubungan RI, Rabu (06/11/2024) untuk membahas sejumlah agenda, termasuk Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 hingga November 2024 dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) BPK RI Tahun 2023. Dalam rapat ini, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, S.Hut., menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Perhubungan yang saat ini masih berada di angka 60%.
Muhammad Syauqie menyatakan, dengan waktu yang semakin mendekati akhir tahun, Komisi V memahami tantangan yang dihadapi. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan serapan anggaran sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas pembangunan. Menurutnya, jika serapan lebih tinggi, maka pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Muhammad Syauqie juga mengungkapkan bahwa proses lelang berulang-ulang serta pengaruh e-katalog menjadi kendala. Meski beberapa proyek sudah menggunakan e-katalog yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, masih ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang mengharuskan lelang umum, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan seringkali berdampak pada rendahnya serapan anggaran.
Ia juga menyoroti bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan tetapi juga di kementerian lainnya. Penurunan jumlah penawaran dalam lelang menyebabkan kekhawatiran di kalangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Balai, sehingga beberapa proyek mungkin dibatalkan, diulang tendernya, atau diadakan evaluasi ulang, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sesuai ekspektasi.
Dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Muhammad Syauqie menyampaikan bahwa Komisi V akan terus mengawal laporan PKK untuk memastikan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2024. Ia berharap target WTP bisa tercapai kembali. Selain itu, ia meminta Kementerian Perhubungan agar transparan dalam pembahasan anggaran di masa mendatang, terutama dalam rincian per satuan tiga, sesuai dengan kesepakatan bersama Komisi V.
“Kami mendukung penuh Kementerian Perhubungan, namun pada saat pembahasan anggaran berikutnya, kami berharap agar Kementerian dapat memberikan data yang lebih rinci dan spesifik, bukan hanya data global, agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal,” ujar Syauqie.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi V DPR RI, Wakil Ketua, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan. (pra)
EDITOR : TOPAN
