JAKARTA, Kalteng.co – Pemerintah Indonesia tengah memperkuat upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global. Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI, Mukhtarudin, menekankan pentingnya kebijakan antisipatif untuk merespons situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Pemerintah harus berani membuat strategi kebijakan yang bernuansa antisipatif untuk menghadapi situasi global yang tidak menentu,” ujar Mukhtarudin pada Sabtu (29/6/2024).
Menurutnya, langkah penting yang harus diambil adalah merumuskan strategi bersama untuk memperkuat daya beli atau konsumsi masyarakat saat ini.
Mukhtarudin juga menyoroti pentingnya menjaga laju inflasi agar tetap terkendali serta mencari strategi yang efektif untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Selain itu, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini menyarankan pemerintah untuk memperbaiki serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dari aspek permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
“Pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat,” lanjut Mukhtarudin.
Ia menegaskan, bahwa hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Mukhtarudin juga berharap pemerintah dapat meningkatkan produktivitas masyarakat kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri.
“DPR tentu berharap pemerintah meningkatkan produktivitas masyarakat kelas menengah dengan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan daya saing industri,” pungkasnya.
Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan menambahkan, bahwa kebijakan berkesinambungan untuk menjaga daya beli tidak hanya berfokus pada masyarakat kelas bawah.
“Akan tetapi juga memastikan masyarakat kelas menengah memiliki insentif untuk tetap meningkatkan konsumsi di tengah ketidakpastian ekonomi,” ujar Ferry.
Dijelaskannya, bahwa stimulus untuk masyarakat kelas menengah tetap berjalan, seperti insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan serta sektor kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam bentuk PPN DTP.
Sementara untuk masyarakat kelas bawah, penyaluran bansos reguler tetap dilakukan sesuai perencanaan, termasuk bantuan pangan beras yang disalurkan dari Januari hingga Maret 2024 dan dapat diperpanjang dari April sampai Juni 2024 tergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita harapkan mampu menahan transmisi adanya gejolak harga terhadap potensi kenaikan angka kemiskinan,” tandas Ferry. Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. (*/pra)
EDITOR : TOPAN
