JAKARTA, Kalteng.co – Realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih belum sempurna di penghujung tahun 2023. Pusat baru sebanyak 74 persen sedangkan daerah sebanyak 64 persen.
Anggota Banggar DPR RI dari fraksi Golkar Mukhtarudin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera merealisasikan anggaran belanja tersebut secara maksimal.
“Yakni mengklasifikasikan pos-pos anggaran yang masih belum maksimal penggunaan anggarannya,” beber Mukhtarudin, Kamis 30 November 2023.
Kendati demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata Mukhtarudin, harus menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala, agar dapat dilakukan evaluasi dari penggunaan anggaran tersebut.
“Sehingga anggaran dapat direalisasikan secara maksimal,” imbuh Mukhtarudin.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemda juga harus menjelaskan hambatan dan kendala yang dihadapi dari masih belum sempurnanya realisasi anggaran belanja yang saat ini sudah mendekati penghujung tahun 2023.
Artinya, menurut politisi Dapil Kalimantan Tengah ini kendala-kendala tersebut harus dijelaskan, agar dapat ditemukan solusi terbaik sehingga di tahun-tahun mendatang, realisasi anggaran tidak terburu-buru dilakukan di akhir tahun.
“Tentu Banggar DPR mendorong seluruh pimpinan kementerian/lembaga negara maupun kepala daerah menggunakan anggaran pusat dan daerah secara disiplin, teliti, serta tepat sasaran, dengan mengedepankan tranparansi dan akuntabilitas,” pungkas Mukhtarudin.
Presiden Jokowi Kecewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan capaian realisasi belanja pemerintah baik daerah maupun pusat yang dinilainya masih belum maksimal menjelang akhir 2023. Ia menyebut, realisasi belanja pemerintah daerah hingga saat ini baru mencapai 64 persen.
Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023 di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 29 November 2023.
“Dari fiskalnya juga sama kita cek, realisasi belanja pemerintah daerah, ini kalau ada gubernur bupati dan wali kota, realisasi belanja pemerintah daerah, padahal tinggal tiga pekan, itu masih di angka 64 persen. Pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen,” ujar Jokowi. (*/pra)
