PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan, ketersediaan akses masyarakat pedesaan terhadap jaringan listrik di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menyisakan persoalan.
Hal tersebut Mukhtarudin sampaikan bukan tanpa sebab, melainkan dari hasil temuannya saat melaksanakan reses ke Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kabupaten Katingan, sebagai Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng.
“Seperti di Kelurahan Kumai Hilir Seberang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kobar, sampai saat ini ada sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) yang belum merasakan penerangan listrik dari PLN. Kemudian untuk di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, terdapat 2 desa dan 2 kelurahan yang belum teraliri listrik dari PLN 24 Jam,” kata Mukhtarudin Kamis, 4 Mei 2023.
Padahal menurut Mukhtarudin, listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung segala aktivitas, seperti keperluan rumah tangga, usaha, komunikasi, dan lainnya.
“Nah aspirasi masyarakat terkait listrik ini langsung saya respon dan saya follow up. Pertama adalah aspirasi masyarakat dari Kelurahan Kumai Hilir, dimana terdapat 4 RT yaitu, RT 17 18, 19 dan RT 20 yang belum ada aliran listrik dari PT PLN Persero,” ujarnya.
Mendengar keluhan masyarakat terkait masalah listrik, Politisi Golkar Dapil Kalteng ini pun langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan pihak PT PLN Persero, baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Distribusi PLN Pusat serta unit wilayah PLN unit Kalimantan Selatan dan Tengah dan juga PLN Pangkalan Bun.
“Dari hasil koordinasi dengan pihak PT PLN, mereka akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat terkait masalah listrik tersebut melalui program Listrik Desa tahun 2023,” terang Mukhtarudin.
Tak hanya di Kelurahan Kumai Hilir Seberang, kurangnya pasokan listrik ini juga terjadi di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Di Katingan Kuala, masyarakat melaporkan bahwa listrik di wilayah tersebut belum bisa mereka rasakan dan sampai dengan saat ini masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel,” beber Mukhtarudin.
Hasil koordinasi dengan PT PLN Persero terkait kelistrikan di Kecamatan Katingan Kuala untuk jangka pendek, pada bulan Juli tahun 2023 listrik di Katingan Kuala akan diusahakan menyala 24 Jam, di mana sebelumnya pada bulan Juni 2023 akan ada penambahan 1 unit mesin pembangkit.
“Untuk sistem kelistrikan jangka panjang dalam tahun 2024 -2025 direncanakan pembangunan sutet dari Hantipan menuju Mendawai kemudian dari Mendawai menuju Katingan Kuala. Atas respon cepat PT PLN Persero ini saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT PLN Persero, semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan,” harapnya.
Anggota Banggar DPR RI ini menegaskan kebutuhan akan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Artinya hal tersebut merupakan kewajiban negara umtuk menyediakan dalam rangka memperoleh keadilan energi.
“Oleh karena itu, saya kira tentu masalah listrik ini jadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” imbuh Mukhtarudin.
Karena di era digital saat ini listrik itu adalah sebuah keniscayaan tersedia untuk masyarakat. Karena hampir semua kebutuhan hidup masyarakat menggunakan listrik.
“Ini jadi sesuatu yang sangat penting dan prioritas bagi pemerintah untuk sediakan listrik bagi kebutuhan rakyatnya. Tidak bisa tawar menawar soal listrik, saya menginginkan Kalteng Terang pada tahun 2024 bisa terwujud,” pungkasnya. (pra)
