PURUK CAHU-Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinoor menyampaikan jawaban pemerintah dalam rapat Paripurna ke III, Masa Sidang ke III Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Mura atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2020, yang dilaksanakan di Gedung DPRD setempat, Senin (7/9) malam.
Di bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya sangat mengapresiasi saran fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memprioritaskan peningkatan pengaspalan jalan dalam kota Puruk Cahu.
Pemerintah daerah sangat mengapresiasi saran fraksi PDIP untuk memprioritaskan peningkatan pengaspalan jalan dalam Kota Puruk Cahu, seperti Jalan jendral Sudirman, Jalan Ahmad Yani, jalan menuju Kecamatan Tanah Siang dan Kecamatan Tanah Siang Selatan.
“Kami sampaikan, bahwa pola pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala, mengingat keterbatasan anggaran pada tahun anggaran 2020 hanya dapat dilakukan pemeliharaan rutin dan untuk Tahun 2021 akan diupayakan penanganan secara berkala,” ungkapnya.
“Khusus untuk Jalan Jendral Sudirman, senantiasa akan kita koordinasikan dengan pihak provinsi untuk dapat dilakukan pemeliharaan secara berkala,” terang Wabup Rejikinoor.
Pihaknya juga, kata dia, sangat mengapresiasi atas saran fraksi partai persatuan pembangunan agar pemerintah daerah menunda kegiatan fisik pada perubahan anggaran Tahun 2020 ini. Mengingat keterbatasan waktu, namun disampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah senantiasa menyusun program pembangunan berdasarkan skala prioritas yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun.
“Sehingga pemerintah daerah harus memacu pembangunan dengan mengupayakan proses pelaksanaan sesuai dengan jadwal dan selesai tepat waktu yang telah dihitung secara cermat,” imbuhnya.
Berkaitan dengan banyaknya keluhan masyarakat Murung Raya terkait air bersih sebagaimana pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional, wabup menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya atas ketidak nyamanan pelayanan ini. Disampaikan wabup, PDAM Mura telah berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan melakukan perbaikan pada jaringan pipa yang mengalami kebocoran termasuk percepatan pembangunan booster di ranchmini pertanian untuk memompa daya air agar terdistribusi kepada pelanggan secara merata.
Dibidang pendidikan, menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat sekaligus menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan permasalahan sistem pembelajaran secara daring, bahwa selama masa pandemi terdapat dua sistem pembelajaran, yakni secara daring untuk wilayah yang memiliki akses internet dan sistem pembelajaran secara luar jaringan (luring) bagi wilayah yang tidak memiliki akses internet.
“Kami mengapresiasi atas saran dan masukannya agar pemerintah daerah memprioritas bantuan pada siswa dan orang tua murid kalangan menengah ke bawah dalam penyelenggaraan pembelajaran secara daring. Terkait penyaluran pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan akan secepatnya disalurkan pada mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan, di mana pada akhir september akan diterbitkan keputusan bupati tentang penerima bantuan biaya pendidikan,” bebernya.
Di bidang ekonomi, menanggapi pemandangan umum Fraksi PDIP sekaligus pemandangan umum Fraksi PAN dan dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dengan kebijakan ekonomi secara mikro untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dalam pandemi Covid 19 di Kabupaten Murung Raya. Disampaikan wabup, bahwa pemerintah daerah telah berusaha maksimal dalam menjaga stabilitas ekonomi, dengan kebijakan pemerintah daerah telah berusaha maksimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan bantuan langsung tunai guna mempertahankan daya beli masyarakat.
Terkait dengan alokasi anggaran tenaga honor/kontrak di Kabupaten Mura sudah teranggarkan pada APBD perubahan Tahun 2020.
“Kami mengapresiasi saran dan masukan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pelatihan keterampilan ekonomi, khususnya dalam pengembangan produk lokal. pemerintah daerah telah merencanakan pelatihan dan pengembangan produk lokal, namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19,” tandasnya.
Akan tetapi, pada anggaran perubahan Tahun 2020 akan dilaksanakan program bantuan pelaku usaha mikro berupa hibah. (dad)
