NANGA BULIK,Kalteng.co – Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra terus memperjuangkan hak masyarakat desa, khususnya dalam hal status kepemilikan lahan atau tanah warga.
Komitmen tersebut dibuktikan Bupati Lamandau dengan melakukan audiensi bersama Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, belum lama ini.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan, kegiatan audiensi ini merupakan upaya membangun sinergitas dalam penanganan dan penyelesaian berbagai permasalahan, khususnya terkait status kawasan di desa-desa yang ada di Kabupaten Lamandau.
“Banyak permasalahan kawasan terjadi di desa sehingga menghambat pembangunan. Bahkan ada beberapa kasus di wilayah Kabupaten Lamandau, beberapa desa yang secara administratif masuk wilayah kita, tetapi di peta justru masuk wilayah Kalimantan Barat. Hal seperti ini harus kita selesaikan dengan duduk bersama,” kata Rizky.
Ia menambahkan, banyak persoalan di Kabupaten Lamandau yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, salah satunya desa definitif yang masuk dalam kawasan, sehingga kerap membuat akses program pembangunan menjadi terbatas.
“Kita sama-sama berharap semoga persoalan ini bisa menemukan titik terang dan ada kepastian hukum atas tanah serta tempat tinggal masyarakat desa yang sudah menghuni wilayah tersebut secara turun-temurun sesuai fakta lapangan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap hasil audiensi dapat dijadikan pijakan awal dalam membangun kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kesepakatan tersebut diperlukan untuk menjadi acuan dalam memperkuat hak masyarakat atas kepemilikan lahan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (hms)
