PALANGKA RAYA kalteng.co – Dua tahun ini Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki kewenangan menangani jalan seluas 911 kilometer (Km), secara bertahap telah melakukan perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan serta saluran drainase.
Bahkan saat ini menunjukan progres yang bagus, mengingat pada awal tahun pertama anggaran kepemimpinan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin sudah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.
Keberhasilan dalam meningkatkan jalan, drainase dan irigasi tersebut dapat dilihat capaian pada Tahun 2019 dan 2020 (lihat tabel). Dimana jalan yang rusak kini sudah berkurang dan genangan sudah jarang terlihat lagi.
“Dari target jalan yang diperbaiki, dipelihara dan dibangun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap tahun minimal 18 kilo meter, yang telah terealisasi sejak September 2018 hingga Januari 2019 adalah 14,653 kilometer. Pada Tahun 2019 ke Januari 2020 ada 48,152 kilometer,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palangka Raya, Arbert Tombak.
Ia juga menjelaskan, persentase target indkator kinerja utama (IKU) PUPR 2 persen pertahun adalah 18 kilometer. Pada Tahun 2018 persentase jalan dalam kondisi mantap adalah 25 persen. Pada 2019 tercatat ada 57 persen target IKU. Lalu pada 2020 awal 59 persen dari 55 persen.
“Untuk drainase dari 51 persen pada 2018, sekarang sudah 55 persen. Untuk panjang drainase, pada 2018 yang dicatat pada 2019 ada 36 kilometer yang dibangun dan diperbaiki. Pada Tahun 2019 yang dicatat pada 2020 ada 75 kilometer,” tambahnya.
“Pencapaian ini melampaui target setiap tahun untuk persentase dan sangat baik (lihat tabel). Secara keseluruhan progres fisik sudah 82 persen terhitung 30 November 2020. Kami optimis tercapai 100 persen pada Desember ini, karena sudah saya pantau, tinggal pelaporan secara administrasi saja, kalau di lapangan sudah aman,” tuturnya.
Tim Swakelola Siap Terjang Genangan dan Jalan Berlubang
SEBAGAI bentuk keseriusan Pemko Palangka Raya untuk menangani jalan berlubang dan rusak ringan, PUPR membentuk tim swakelola. Tim swakelola adalah tim reaksi cepat PUPR, sehingga siap menerjang persoalan jalan rusak yang bisa mengganggu dan membahayakan aktivitas masyarakat di jalan.
“Tim ini siaga dan siap turun ke lapangan ketika ada laporan dari masyarakat, bahwa ada jalan berlubang yang mengganggu dan membahayakan masyarakat, karena sudah disediakan material untuk perbaikan,” ucap Arbert Tombak.
“Dana ini memang disiapkan. Dianggarkan Rp2 miliar pertahun. Supaya kami bisa merespons dengan cepat semua keluhan masyarakat, disamping itu kami juga survei, karena dana terbatas,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga diminta Pemko untuk memantau genangan. “Jadi setiap hujan lebat saya turun, walau dengan pakaian tidur,” ungkapnya.
Namun, untuk memantau hal itu, ia tidak sendiri, karena pada 2019 lalu, Sekda sudah membentuk Satgas Simpun, yang terdiri dari PUPR, Dishub, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta BPBD.
“Tetapi di tahun ini pemadam bisa tidur nyenyak, karena drainase sudah banyak diperbaiki, sehingga genangan di Kota Palangka Raya tidak seperti dulu. Memang masih terjadi genangan tapi sifatnya sementara. Apalagi memang semuanya belum terbangun. Semoga pada 2021 bisa meningkatkan rehab dan pembangunan drainase, sehingga ke depan kita tidak memerlukan lagi Satgas Simpun lagi,” jelasnya.
Masyarakat Harus Terlibat Merawat Infrastruktur
ARBERT Tombak berharap, agar masyarakat terlibat dalam merawat drainase yang ada di lingkungan masing-masing. Pasalnya, hasil investigasi selama ini, terjadinya genangan penyebabnya adalah tumpukan sampah yang mengendap di saluran air, sehingga bagaimanapun bagusnya pemerintah membangun drainase jika masyarakat tidak turut merawat, maka akan sulit.
“Jadi saya berpesan kepada masyarakat, untuk ikut menjaga dan merawat yang sudah dibangun,” katanya.
Menurut dia, penyebab saluran air tidak berfungsi adalah karena banyaknya sampah, material dari pasir, plastik bahkan ada beberapa ban bekas yang dibuang ke drainase, selain itu karena sedimen yang menghambat pembuangan air.
Ia juga berharap disamping menjaga bangunan yang ada, masyarakat tidak menimbun dan membangun di atas saluran yang sudah dibangun pemerintah. “Karena ini bisa mengganggu saluran air juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila ada permasalahan infrastruktur di lingkungan Palangka Raya, masyarakat bisa memanfaatkan Aplikasi Lapor untuk melapor ke PUPR. Ketika sudah dilaporkan, PUPR akan melihat terlebih dulu, mana daerah yang prioritas. Maksudnya, jalan mana yang sangat mendesak, itu yang akan pihaknya perbaiki lebih dulu.
“Aplikasi ini sangat membantu kami, karena tidak semua jalan di Palangka Raya bisa kami pantau setiap saat,” tandasnya. (aza)
