KUALA KURUN, Kalteng.co – Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendapat dana insentif fiskal dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5,9 miliar. Pemberian dana tersebut karena kinerja yang baik dalam upaya penurunan stunting di daerah itu. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Gumas turun signifikan menjadi 17,9 persen dan terendah se-Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami menyambut baik pemberian dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,9 miliar. Dengan adanya dana insentif fiskal ini, penanganan stunting akan semakin maksimal,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas, Iceu Purnamasari, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pemberian dana ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 menurut provinsi/kabupaten/kota.
“Kami ingin dana insentif fiskal bisa dimanfaatkan untuk kembali menurunkan angka stunting. Dengan dana itu, semakin banyak anak yang dapat teratasi permasalahan gizi,” ucap politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini. Iceu menegaskan, dana insentif fiskal yang diberikan itu juga sebagai penyemangat bagi tim percepatan penurunan stunting (TPPS), agar semakin giat lagi dalam menjalankan program penanganan stunting. Untuk itu, seluruh pihak terkait harus menelusuri penyebab stunting pada anak.
“Contohnya ada terjadi stunting di suatu kecamatan karena sanitasi yang kurang baik, maka sebaiknya seluruh pihak terkait dapat memperbaiki sanitasi. Penyebab stunting ini pasti berbeda lagi dengan daerah lain, sehingga perlu kita telusuri,” tegasnya. Sebelumnya, Bupati Gumas Jaya Samaya Monong mengakui, rencananya dana insentif fiskal itu akan kembali digunakan untuk percepatan penurunan angka stunting, sehingga berada di bawah 14 persen, sesuai target nasional. Untuk mencapai target, perlu kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS).
“Saya ingin semua pihak terkait menjadikan stunting sebagai masalah bersama yang perlu penanganan di seluruh tingkat, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Saya optimis bisa tercapai asal ada sinergi dan kerjasama,” ujar Jaya. Dia menambahkan, harus ada komitmen dalam mendukung berbagai program aksi percepatan penurunan stunting, yang menjadi pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. (okt)
