Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah hingga Tingkat Kecamatan
JAKARTA, Kalteng.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama beras. Pesan itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan GPM Serentak dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu wujud nyata makna kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian khusus terhadap sektor pangan sebagai kebutuhan dasar rakyat.
“Bapak Presiden menekankan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan bangsa memberi makan rakyatnya sendiri melalui swasembada pangan,” ujar Tito.
Mendagri menyebutkan, GPM menjadi langkah konkret pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Dari total stok Bulog yang mencapai sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan dialokasikan khusus untuk program beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Kalau dihitung, rata-rata sekitar 7 ribu ton beras SPHP disalurkan per hari sampai akhir Desember nanti. Tugas berat ini bukan hanya di pundak Bulog, tapi juga Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan tentu saja Kemendagri ikut mendukung penuh,” jelasnya.
Beras tersebut disalurkan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pasar rakyat, BUMD, program pasar murah yang digelar Pemda, hingga ritel modern. Dukungan juga datang dari berbagai pihak seperti TNI, Polri, hingga Kadin yang turut memberi subsidi agar harga tetap terjangkau.
“Beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual dengan harga Rp60 ribu, atau sekitar Rp12 ribu per kilogram. Kami sudah cek langsung di lapangan, beras ini sudah masuk ke pasar rakyat maupun minimarket,” imbuhnya.
Untuk memperkuat efektivitas program, Tito meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM sampai ke tingkat kecamatan. Menurutnya, kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga akan lebih efektif menjaga keterjangkauan pangan.
“Saya apresiasi Kementan dan Bulog yang telah menginisiasi peluncuran GPM berbasis kecamatan. Dari total 7.285 kecamatan di Indonesia, hari ini sudah ada 4.663 yang terdaftar ikut serta,” ungkap Mendagri.
Tito menambahkan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperluas jangkauan GPM agar stok beras Bulog benar-benar sampai kepada rakyat. Ia menyebut, berdasarkan evaluasi mingguan inflasi, gerakan ini terbukti efektif menekan lonjakan harga pangan.
“Semua ini kita lakukan untuk rakyat, agar beras tetap tersedia dan harganya terjangkau. Dengan begitu, masyarakat tidak terbebani, sekaligus kita menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
