KALTENG.CO-Gelombang protes dan kemarahan publik atas perilaku anggota dewan terus berlanjut. Setelah Partai NasDem mengambil langkah tegas, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan sanksi serupa kepada kadernya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI Fraksi PAN. Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.
Buntut Aksi Massa dan Penjarahan Rumah
Penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya merupakan respons langsung dari PAN terhadap gejolak yang dipicu oleh aksi massa yang berujung pada penjarahan rumah mereka. Kejadian ini menjadi puncak kekecewaan publik terhadap perilaku dan sikap yang dianggap tidak sensitif dari para wakil rakyat.
Rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, menjadi sasaran amuk massa setelah video dirinya berjoget di Gedung DPR viral di media sosial. Meski Eko, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, telah menyampaikan permintaan maaf, hal itu tidak menghentikan ratusan orang untuk menjarah rumahnya. Berbagai barang mewah, mulai dari tas bermerek, pakaian mahal, hingga barang elektronik seperti kulkas dan TV, dilaporkan ikut dibawa kabur.
Di waktu yang sama, rumah Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, juga menjadi target penjarahan. Walaupun Uya Kuya telah memberikan klarifikasi sebanyak dua kali melalui media sosial, amukan massa tetap tak terbendung. Barang-barang di dalam rumahnya pun ludes dijarah. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan tujuh pelaku yang diduga terlibat dalam penjarahan tersebut.
Komitmen PAN Menjaga Integritas dan Nilai Reformasi
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui pembahasan internal yang mendalam. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen PAN untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas para wakil rakyatnya.
Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PAN merasa berkewajiban untuk memastikan seluruh kadernya di legislatif mampu menjadi teladan. Viva Yoga menegaskan bahwa partai akan terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, PAN ingin memastikan tata kelola negara dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.
Viva Yoga juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas dinamika yang terjadi. Ia mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah ini sepenuhnya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tegas PAN ini menjadi cerminan bahwa partai politik kini lebih sensitif terhadap respons publik. Perilaku dan pernyataan para wakil rakyat akan selalu berada di bawah pengawasan ketat, dan integritas serta empati terhadap kondisi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjalankan amanah rakyat. (*/tur)
