Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung Tekankan Sinergi Fiskal untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin kompleks. Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada tahun 2025, meningkat menjadi 6,03 persen di 2026, dan hingga 7,3 persen pada tahun 2029, guna mendukung pencapaian target nasional sebesar 8 persen pada tahun yang sama.
Hal tersebut di sampaikan Leonard saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Dalam arahannya, Leonard menyoroti penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan dalih efisiensi. Namun, ia menilai kebijakan tersebut lebih sebagai pergeseran anggaran dari daerah ke pusat, bukan semata penghematan.
“Efisiensi seolah hanya di berlakukan bagi daerah, sementara di sisi lain, pemerintah daerah tetap di bebani target pembangunan yang tinggi,” ujarnya tegas.
Leonard juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalteng. Ia menjelaskan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal dan perbedaan basis pajak antar daerah menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan TKD sangat vital untuk mengurangi kesenjangan serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Leonard mengingatkan bahwa Kalteng memiliki mandat strategis sebagai Lumbung Pangan Nasional sekaligus Pusat Konservasi Internasional. Kedua peran tersebut menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Kita Harus Mendorong Hilirisasi
“Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan. Apalagi, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng hingga kini belum mendapat persetujuan,” terangnya.
Ia menilai, Kalteng kini menghadapi dilema antara mengandalkan sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, dengan komitmen menjaga lingkungan demi pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060.
Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Leonard juga menyoroti peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM perlu di jadikan batu loncatan menuju industrialisasi, bukan sebagai tumpuan utama ekonomi jangka panjang.
“Kita harus mendorong hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur agar mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lebih luas,” katanya.
Di akhir sambutannya, Leonard mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi fiskal dan anggaran daerah yang mencapai Rp33,9 triliun, yang terdiri dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa.
“Modal fiskal ini harus di kelola dengan disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi. Jika di lakukan dengan baik, ini akan menjadi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya.(pra)
EDITOR: TOPAN
