KALTENG.CO – Pemerintah berencana mengatur jumlah pengiriman jemaah umrah. Tujuannya, tidak terjadi penumpukan jemaah saat keberangkatan maupun kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Rencana itu menuai penolakan dari sejumlah asosiasi travel umrah dan haji.
Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada mengatakan, rencana pemerintah tersebut bisa jadi didasari dengan niat baik.
“Tetapi, menurut saya dan AMPUH, penerapan pengaturan melalui kuota atau waktu itu erat hubungannya dengan pasar,” katanya di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Pihaknya khawatir aturan tersebut mengacaukan jadwal tiket yang sudah dipesan. Menurut dia, banyak jemaah maupun travel umrah yang sudah memesan tiket jauh-jauh hari. Travel umrah biasanya memesan tiket sebulan hingga satu setengah bulan sebelum keberangkatan.
Dengan adanya penerapan kuota atau ketentuan waktu tersebut, kata dia, tiket yang sudah dipesan menjadi hangus. “Kami khawatir jika apa yang sudah kami pesan jadi berantakan karena ada pengaturan dari pemerintah,” katanya.
