PALANGKA RAYA-Ancaman krisis pangan sedang melanda dunia, terutama negara-negara yang diserang wabah virus corona atau Covid-19. Menghadapi ancaman ini, pemerintah sudah memiliki jurus jitu untuk mencegahnya. Menggalakkan sektor pertanian baru, yakni pengembangan program food estate. Pemerintah pusat telah mantap memilih Kalteng sebagai lokasi lumbung pangan nasional yang baru.
Setelah beberapa menteri bolak-balik memantau lokasi food estate, kemarin (9/7), giliran Presiden RI Joko Widodo datang ke Bumi Tambun Bungai. Presiden bersama rombongan menteri bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 07.15 WIB, menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Sesampainya di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kapuas menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, kepala negara menerima pemaparan yang dipandu oleh Menteri Pertanian (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo.
Selain meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan, rombongan juga meninjau pengerjaan saluran irigasi primer induk di UPT A.5, Kecamatan Dadahup. Dipandu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Perjalanan dilanjutkan lagi ke Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) yang juga merupakan wilayah pengembangan food estate tahap pertama ini. Presiden membenarkan bahwa tujuan kedatangannya ke Kalteng kali ini untuk meninjau dua kabupaten yang akan menjadi lokasi pengerjaan food estate.
“Kami sebelumnya ke Kapuas kemudian ke sini (Pulpis, red) untuk merencanakan food estate yang selama dua minggu ini sudah dikerjakan, terutama urusan irigasi,” katanya saat menyampaikan sambutan pada kunjungan ke lokasi rencana food estate di Desa Belanti Siam, kemarin.
Diungkapkannya, pada tahun ini pengerjaan food estate ini terlebih dahulu akan menyelesaikan lahan seluas 30 ribu hektare. Dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan, akan menambah pengerjaan seluas 148 ribu hektare, baik di Pulpis maupun Kapuas.
“Program ini kami jalankan karena adanya peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena kondisi pandemi Covid-19 serta musim yang tidak bisa diprediksi,” ungkapnya kepada media.
Dijelaskan pria yang sering disapa Jokowi ini, sebagai langkah antisipasi, pihaknya melakukan persiapan cadangan logistik nasional. Yang nantinya, lanjut dia, dapat dikelola badan, selanjutnya badan ini dapat bekerja sama baik dengan pola investasi maupun dikerjakan oleh BUMN atau yang lainnya.
“Jika dalam negeri kekurangan pangan, maka akan disuplai dari sini (Kalteng, red), baik itu padi, singkong, jagung, bahkan cabai. Tentu semua akan diatur dan sisanya bisa diekspor ke negara lain,” tegasnya.
Setelah meninjau lokasi di Kapuas dan Pulpis, Jokowi beserta rombongan kembali ke Kota Palangka Raya untuk melakukan rapat terbatas (ratas) bersama bupati dan wali kota se-Kalteng membahas penanganan Covid-19 di Kalteng.
“Saya ingatkan kepada Kalteng, baru saja saya mendapatkan info bahwa kasus di Kalteng berada di angka 1.093 kasus,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan kepada seluruh peserta ratas melalui video conference (vicon) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, kemarin sore.
Meski angka kasus itu terbilang masih kecil, lanjut dia, tapi apabila tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, serta masyarakat tidak bisa diajak untuk kerja sama menyelesaikan ini, maka bisa menjadi petaka. Sangat mungkin angka kasus bisa terus bertambah.
“Hati-hati. Ini jangan dianggap enteng. Kita harus memiliki perasaan yang sama bahwa saat ini kita menghadapi krisis yang tidak mudah, krisis kesehatan yang juga berimbas pada krisis ekonomi,” ucapnya.
Saat ini, menurut Jokowi, Indonesia sedang mengendalikan dua hal yang berbeda. Sisi kesehatan yang sangat penting dan sisi ekonomi yang juga tidak kalah penting. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
“Prioritas terhadap kesehatan, tapi ekonomi tetap jalan. Jika tidak, kesejahteraan masyarakat akan menurun yang juga menimbulkan menurunnya imunitas pula. Oleh sebab itu, gas dan rem harus betul-betul dikendalikan. Jangan sampai gas ekonomi, tetapi kasus Covid-19 malah meningkat. Hati-hati,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti berkenaan dengan urusan bantuan sosial (bansos). Terhadap perekonomian mikro, Jokowi meminta pemerintah daerah benar-benar memperhatikan. Dalam situasi seperti ini harus dibantu dengan anggaran dari APBD kabupaten/kota, provinsi, maupun dana pusat.
“Saya juga mewanti-wanti daerah yang akan masuk masa new normal. Harus melewati tahapan-tahapan. Prioritaskan apa yang harus didahulukan. Buka sektor-sektor yang memiliki risiko rendah. Untuk kembali membuka aktivitas sekolah, juga harus hati-hati,” pungkasnya.
Penyediaan Air Irigasi Jadi Kunci Program Food Estate //jud
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks-pengembangan lahan gambut (PLG).
“Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya. Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, tapi ada yang tidak terpelihara. Itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing), tanpa perlu dilakukan cetak sawah baru serta tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan,” kata Menteri Basuki didampingi Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi daerah irigasi (DI) Rawa Belanti di Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (8/7).
Dikatakan Menteri Basuki, dengan merevitalisasi area sawah yang sudah ada, maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih murah dibandingkan dengan harus mencetak sawah baru. “Karena kalau membuka sawah baru, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk lahan seluas satu hektare, apalagi di daerah rawa, itu bisa mencapai Rp30 juta. Kalau kita merehabilitasi sawah yang sudah ada untuk luas lahan satu hektare hanya membutuhkan biaya sekitar Rp8-9 juta,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, Kalteng dipilih sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, karena dinilai sudah memiliki jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik. “Sebelumnya ada beberapa alternatif, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Merauke,” kata Menteri Basuki.
Dikatakan Basuki, pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian BUMN untuk skema investasi.
Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut, baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. Sementara, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari satu hektare lahan tersebut akan meningkatkan tambahan produktivitas padi dari 1-2 ton/ha menjadi sebesar 3-4 ton/ha.
Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi tiap tahunnya. Sementara, 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar, sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing), tanpa perlu dilakukan cetak sawah lagi. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
Diarty (47), seorang transmigran asal Semarang yang ditemui Menteri Basuki saat meninjau DI Rawa Dadahup mengatakan, permasalahan utama para petani transmigran di daerah tersebut adalah ketersediaan air untuk irigasi sawah. “Harapan saya, dengan program ini pemerintah memberikan lagi perhatian untuk mencukupi air irigasi sawah,” ujarnya. (abw/jpg/ce/ala)
