PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Adanya kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) belum lama ini, yang menilai pemerintah gagal menangani pandemi Covid-19 mendapat respon dari anggota Komisi I DPRD Kalteng Alexius Esliter.
Legislator yang membidangi hukum, pemerintahan dan keuangan ini mengatakan, siapa pun bebas menyampaikan pendapat. Karena kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara.
“Bahkan, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum (publik) juga dijamin dalam Undang-Undang (UU) 1945, serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” katanya kepada Kalteng Pos, Selasa (3/8).
Disampaikan Alexius, jika kritikan yang disampaikan oleh Lembaga Perwakilan Suara Mahasiswa tersebut, merupakan bentuk perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dewan: Pemerintah Telah Berupaya Semaksimal Mungkin
“Meski demikian, di situasi seperti sekarang alangkah baiknya tidak saling menyalahkan dan menjatuhkan. Karena tidak hanya Indonesia yang mengalami permasalahan wabah pandemi, melainkan hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia.
Dan untuk menyelesaikannya di butuhkan sinergitas dan kebersamaan,” tegasnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kalteng ini mengatakan, dari awal sampai dengan sekarang, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin menanggulangi pandemi Covid-19.
Hal tersebut di tandai dengan adanya berbagai kebijakan yang sudah dan sedang di laksanakan. Di antaranya seperti penerapan PPKM dan program vaksinasi serta bantuan sosial. “Hanya saja, keganasan corona tetap sukar di kalahkan. Maka dari itu pemerintah tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan prokes serta meningkatkan imun tubuh.
Seperti mengkonsumsi vitamin, jamu, serta ramuan tradisional yang cukup berlimpah dan mudah di dapat di Bumi Tambun Bungai ini,”
sebut Alexius. Dalam hal ini, lanjutnya, DPRD Kalteng mengapresiasi
atas usaha-usaha yang telah di lakukan oleh pemerintah selama ini.
Namun ia kembali menyarankan untuk lebih menekankan pada peningkatan imun masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat kurang mampu, sebaiknya pemerintah memberikan bantuan asupan vitamin. Dengan begitu keselamatan kesehatan mereka akan terjaga. (pra/ens)
