Ekonomi BisnisUtama

PPKM Dilaksanakan, Pariwisata di Kalteng Mati Suri

 PALANGKA RAYA, kalteng.coPPKM dilaksanakan, pariwisata di Kalteng mati suri. Padahal beban indus­tri usaha pariwisata sangat tergantung pada kegiatan per­jalanan.

Hal ini membuat industri usaha pari­wisata khususnya biro perjalanan di Kalteng semakin memperpanjang kondisi mati surinya.

“Dengan adanya PPKM lanju­tan selama dua pekan ini, maka geliat disektor pariwisata yang sudah mati suri semakin merana. Bahkan PPKM punya kepanjan­gan sendiri bagi pelaku pariwisata yaitu Pelaku Pariwisata Kembali Merana,” kata Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Kalteng Bhayu Rhama, kepada Kalteng Pos, Selasa (13/7/2021).

Berita Terkait…….Airlangga: Selama PPKM Darurat, Laju Ekonomi Harus Tetap Terjaga

Bhayu mengatakan, kondisi pariwisata saat ini sudah sangat berat. Pasalnya, sudah lebih dari 90 persen pegawai di biro perjalanan wisata telah mengalami pemutu­san hubungan kerja (PHK). Teruta­ma yang benar-benar mengandal­kan retail ataupun biro perjalanan dengan segmentasi umum.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Sisanya yang bertahan han­ya biro perjalanan wisata yang memiliki kontrak dengan korpo­rat, BUMN dan instansi pemerin­tah,” ungkap Bhayu.

Bhayu mengungkapkan, para pekerja di Biro Perjalanan yang sudah lebih dulu terkena PHK,saat ini banyak yang ban­ting setir menjadi pedagang atau membuka online shop. Bahkan tidak sedikit juga pemiliknya pun terpaksa bekerja di sektor usaha lain, seperti membuka warung makan, tukang las dan lain-lain.

“Bahkan ada juga yang kan­tornya dibuat semacam rumah makan atau warung, atau apa saja yang penting bisa bekerja, karena simpanan dananya sudah habis,” terangnya.

Menurut Bhayu, kebanyakan para pekerja Biro Perjalanan yang sudah terkena PHK masih ber­harap adanya bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satu bantuan yang diharap­kan antara lain lolos seleksi dalam program Bantuan Insentif Pemer­intah yang setiap tahun diadakan, meskipun biro perjalanan jarang mendapatkan bantuan tersebut.

“Semoga Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan in­sentif kepada industri di sektor biro perjalanan. Sebab tenaga terampil yang bekerja di sektor pariwisata yang tersertifikasi tidak akan berguna lagi ketika pelakunya sudah beralih bekerja di sektor lain. Padahal pariwisata suatu saat akan kembali men­jadi primadona pembangunan berkelanjutan di dunia maupun di bumi Tambun Bungai yang kita cintai ini,” tandasnya. (uut/aza)

Related Articles

Back to top button