PANGKALAN BUN, Kalteng.co – Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Sampai dengan 30 September 2022, realisasi Pendapatan APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp2.235,41 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp336,06 miliar (17,69 persen, yoy). Utamanya masih bersumber dari perbaikan kondisi perekonomian sampai dengan Triwulan III yang membaik dan dampak dari naiknya harga pasaran global CPO (komoditas unggulan Pangkalan Bun).
Kenaikan terbesar dari pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPh yang naik sebesar Rp449,33 miliar (77,41 persen, yoy) dan Bea Keluar yang naik sebesar Rp266,89 miliar (75 persen, yoy).
Menurut Plh KPPN Pangkalan Bun Fachry Darma Hidayat, peningkatan penerimaan PPh didominasi PPh 25/29 Badan akibat harga komoditas sawit yang tinggi tahun 202.
Sehingga laporan keuangan tahun 2021 mencatat kenaikan laba, sehingga setoran PPh pasal 25/29 Badan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang tinggi.
Sedangkan penerimaan PPN mengalami penurunan Rp66,2 miliar (-12,28% persen, yoy), karena meskipun terjadi peningkatan setoran PPN yang signifikan sebagai dampak pemulihan ekonomi dengan kegiatan usaha yang sudah mulai membaik.
Namun mengalami koreksi yang cukup besar dengan pemberian insentif pemerintah berupa restitusi PPN melalui pengembalian pendahuluan.
Hal ini dilakukan untuk mendorong kegiatan usaha wajib pajak dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi regional. Penerimaan PBB mengalami kenaikan sebesar Rp16,9 miliar atau 32 persen (yoy) karena SPPT PBB tahun 2022 sudah banyak yang dibayar.
Pajak Lainnya turun sebesar -2,77 persen (yoy) karena penurunan penjualan benda meterai akibat kenaikan threshold pengenaan meterai.
” Pada penerimaan Bea Keluar sebesar Rp622,75 miliar didominasi Ekspor CPO dan turunannya sebesar 82 persen. Untuk penerimaan Bea Masuk sebesar Rp0,12 miliar diperoleh dari Impor yang didominasi mesin dan peralatan sebesar 53 persen,”katanya.
Ia menambahkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp27,59 miliar.
Mengalami kenaikan Rp9,39 miliar (51,61 persen, yoy) dengan kontribusi terbesar dari KSOP Kumai sebesar 39,2 persen. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 30 September 2022 mencapai Rp602,64 miliar.
Secara nominal mengalami penurunan Rp19,39 miliar atau sebesar -3,11 persen (yoy). Kontributor utama penurunan adalah Belanja Modal yang turun -61,67 persen (yoy) dan Transfer DAK Fisik yang turun sebesar -22,21 persen (yoy).
Secara persentase kinerja Belanja APBN sampai akhir September tahun 2022 telah mencapai sebesar 66,55%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp272,10 miliar. Secara nominal mengalami penurunan sebesar -3,75% persen (yoy).
Perlambatan belanja K/L secara nominal disebabkan , adanya penurunan alokasi belanja modal. Selain itu dampak bawaan dari lambatnya belanja di awal TA 2022.
Sampai dengan 30 September 2022 masih ada pagu blokir akibat proses automatic adjustment anggaran K/L yang belum mendapat penyelesaian revisi dari DJA.
Bahkan adanya perlambatan pelaksanaan kegiatan yang telah dikontrakkan akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM. Dan juga terdapat informasi bahwa revisi perubahan pagu anggaran akan dilaksanakan oleh K/L pusat pada awal triwulan IV.
“Pada sisi lainnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mencapai Rp330,53 miliar atau turun -2,58 persen (yoy), dengan kontribusi penurunan terbesar terdapat pada DAK Fisik yang turun sebesar Rp40,23 miliar (-22,21 persen, yoy). Diakibatkan adanya perubahan nama RKUD yang memerlukan penyesuaian di SPAN dan SAKTI,” ucapnya.
Untuk penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp137,54 miliar (85,25 persen dari pagu 2022) mengalami penurunan sebesar -13,05 persen (yoy). Tahap I dan BLT triwulan I s.d. triwulan III telah 100 persen salur. Saat ini perlu segera mendorong penyelesaian Tahap III dan BLT Triwulan IV. (son)
