BUNTOK, Kalteng.co – Sesuai peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013, pihak perusahaan bakal di kenakan sanksi administratif apabila tidak mendaftarkan karyawannya ke dalam penyelenggaraan jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Demikian di katakan Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya SE, Senin (28/6/2021).
Di katakan, selain sanksi administratif, perusahaan juga bisa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Maka dari itu, kata dia, pemberi kerja alias perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan sehubungan dengan pelayanan kesehatan kerja ini.
“Karena masalah ini sudah di atur dalam dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, tentang BPJS. Artinya perusahaan wajib mengikut sertakan pegawai mereka dalam BPJS,” terangnya.
Peraturan itu di buat, kata dia, tentu supaya pemberi kerja bisa mentaati kewajibannya. Di mana agar hak-hak para pekerja bisa terlindungi dalam kepesertaan jaminan sosial.
Selain memang pelaksanaan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
“Terpenting adalah untuk meminimalisir kecelakaan di tempatkerja,” tegasnya. (ner)
