DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, H. Mukhtaruddin, berharap agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024 tetap menggunakan sistem Proporsional terbuka.
Hal ini disampaikan Mukhtaruddin, saat dibincangi Kalteng.co disela melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), di Hotel Swissbell, jalan Tjilk Riwut Km.5, belum lama ini.
Menurutnya, gugatan yudisial review terkait penerapan sistem Pemilu 2024 tengah berjalan dan berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana proses tersebut sudah memasuki tahap akhir dan menunggu keputusan final setelah dilakukannya rapat internal MK.
“Kita bukan mengintervensi, namun pada intinya Fraksi Partai Golkar bersama 8 Fraksi lainnya mendorong agar penerapan sistem Pemilu 2024 masih menggunakan sistem Proporsional Terbuka. Apalagi sesuai kesepakatan pihak-pihak yang telah menyajukan Yudisial Review, pertimbangan untuk penetapan sistem Pemilu sudah kita serahkan ke MK, dengan harapan pertimbangan itu menjadi bahan bagi MK untuk menetapkan keputusan akhir,” ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi Energi dan Perindustrian ini juga menjelaskan bahwa perubahan sistem pelaksanaan Pemilu, tentunya memerlukan waktu dan dikhawatirkan berdampak terhadap Partai Politik maupun pihak penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pasalnya, selama ini masyarakat sudahterbiasa dengan sistem Proporsional terbuka. Apalagi dengan waktu yang sudah mepet yakni sekitar 6 bulan lagi dan terjadi perubahan, maka dikhawatirkan mengganggu kesiapan KPU, karena perlu proses serta waktu untuk melakukan sosialisasi, termasuk menjadi pekerjaan berat bagi Parpol untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Sebenarnya banyak faktor yang perlu menjadi pertimbangan MK. Apalagi dengan waktu yang begitu mepet saat ini, saya rasa perubahan aturan akan menggangu kesiapan KPU mengingat perlu adanya sosialisasi kembali kepada Parpol bahkan tugas Parpol juga semakin berat untuk mensosialisasikan ke masyarakat,” Tutupnya.(ina)
