Dewan Dorong Pemerintah Perhatikan Usaha Warga Lokal
KUALA KURUN, Kalteng.co – DPRD Gunung Mas (Gumas) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih serius memperhatikan usaha masyarakat lokal. Hal ini di nilai penting agar masyarakat dapat lebih sejahtera dan mandiri. Wakil Ketua I DPRD Gumas, Nomi Aprilia, menyoroti minimnya perhatian Pemda terhadap masyarakat lokal. Akibatnya, sebagian warga terpaksa menggantungkan hidup mereka pada pekerjaan ilegal seperti pertambangan tanpa izin (Peti).
“Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang terpaksa mengandalkan pekerjaan tidak resmi, seperti Peti, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kami mengimbau agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan pekerjaan bagi masyarakat lokal,” ujar Nomi, Jumat (13/12/2024).
Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, salah satu solusi yang bisa di lakukan Pemda adalah membuka peluang kerja yang lebih jelas, seperti di sektor perkebunan. Ia menyarankan masyarakat lokal untuk mengembangkan komoditas yang memiliki prospek cerah di pasar.
“Misalnya, perkebunan kelapa sawit. Pemda bisa mengarahkan masyarakat yang memiliki lahan kosong untuk membudidayakan tanaman ini, karena selain padi, kelapa sawit juga dapat menjadi sumber ketahanan ekonomi,” jelasnya. Nomi menambahkan bahwa Kabupaten Gumas masih memiliki banyak lahan kosong yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan produktif. Lahan-lahan tersebut bisa di manfaatkan untuk menanam tanaman bernilai ekonomi seperti karet, rotan, atau kelapa sawit.
Namun, ia mengakui bahwa pengembangan perkebunan tidak mudah, karena membutuhkan waktu setidaknya empat tahun hingga tanaman siap panen, serta biaya yang cukup besar. Ia pun mencontohkan perlunya investasi dari pembelian bibit hingga biaya perawatan. “Kami berharap Pemda dapat memberikan dukungan nyata, seperti menyediakan bantuan bibit dan fasilitas lain kepada kelompok tani yang ingin bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit,” katanya.
Nomi juga optimistis bahwa jika setiap kepala keluarga memiliki lahan sawit minimal dua hektare, hal itu dapat memberikan jaminan ekonomi yang lebih baik di masa depan. “Kami percaya, dengan langkah ini, ekonomi masyarakat akan lebih terjamin,” tutupnya. (pra)
EDITOR: TOPAN




