Pemprov Kalteng Sampaikan Jawaban Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. M. Katma F. Di run, mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (17/03/2025).

Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dengan agenda mendengarkan Jawaban Gubernur Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Kalteng, yang sebelumnya telah di sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6.

Dalam pidato tertulis Gubernur Kalteng yang di bacakan oleh Plt. Sekda, Pemprov Kalteng menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat, serta mendorong pengembangan wilayah dan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Pemprov Kalteng sangat sepakat bahwa pengelolaan pertambangan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, khususnya di Kalimantan Tengah. Selain itu, juga harus dapat mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat,” ujar Plt. Sekda.

Lebih lanjut, dalam Raperda ini telah di atur secara tegas bahwa pengelolaan pertambangan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, baik melalui peningkatan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta partisipasi masyarakat dalam aktivitas pertambangan. Dengan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan, di harapkan masyarakat sekitar tambang dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

“Hal ini sejalan dengan visi dan misi kami, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Rapat Paripurna ini turut di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng beserta Anggota DPRD, Staf Ahli Gubernur, sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta perwakilan dari unsur Forkopimda, Pimpinan Partai Politik, Perguruan Tinggi, Perbankan, BUMN dan BUMD, sesepuh daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat (Ormas), serta tenaga ahli DPRD. (pra)

EDITOR : TOPAN