Dishub Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Proyek Rel Kereta Api Puruk Cahu–Bangkuang–Batanjung
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi strategis. Salah satunya melalui proyek pembangunan jalur rel kereta api Puruk Cahu–Bangkuang–Batanjung yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagai bentuk tindak lanjut dan penguatan koordinasi lintas sektor, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Dis hub Provinsi Kalteng pada Jumat (20/06/2025).
Rapat ini di pimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Yulindra Dedy, S.STP., M.Si., dan di hadiri oleh sejumlah instansi terkait, seperti Biro Ekonomi dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalteng, serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng.
Dalam kesempatan tersebut Yulindra Dedy menjelaskan, bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya menyamakan langkah dan pandangan antar-perangkat daerah, guna memastikan pembangunan rel kereta api berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Proyek Ini Membutuhkan Sinergi
“Proyek pembangunan jalur kereta api Puruk Cahu–Bangkuang–Batanjung merupakan infrastruktur vital yang akan membuka konektivitas antara wilayah hulu dan hilir di Kalimantan Tengah. Kita ingin memastikan bahwa seluruh prosesnya berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan tidak menabrak aspek regulasi maupun kelestarian hutan di wilayah yang terdampak,” ujar Yulindra Dedy.
Ia menambahkan, jika proyek ini tidak hanya sekadar menghubungkan tiga titik strategis di Kalimantan Tengah, namun juga akan membuka peluang ekonomi baru, mendorong distribusi logistik, dan mempercepat pertumbuhan kawasan industri berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan.
“Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami juga melibatkan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan pandangan teknis terkait penggunaan kawasan hutan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang di ambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yulindra Dedy menyampaikan, bahwa proyek ini juga membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan dunia usaha untuk mendukung investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
Kita Ingin Pembangunan Ini Berjalan Mulus
“Pembangunan rel kereta api ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, serta dukungan dari sektor swasta. Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK, agar rencana ini bisa masuk dalam tahapan implementasi secara konkret,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Yulindra menekankan bahwa Dinas Perhubungan akan terus membuka ruang dialog dan koordinasi bersama semua pihak, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa pembangunan jalur kereta api ini benar-benar memberi manfaat luas dan tidak menimbulkan konflik sosial atau kerusakan lingkungan.
“Kita ingin pembangunan ini berjalan mulus, tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, perencanaan harus matang, partisipatif, dan adaptif terhadap berbagai masukan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi awal penting dalam merumuskan langkah-langkah lanjutan menuju percepatan realisasi proyek rel kereta api yang di harapkan menjadi tulang punggung logistik dan mobilitas di Kalimantan Tengah dalam beberapa dekade mendatang. (pra)
EDITOR : TOPAN
