KALTENG.CO-Gelombang demonstrasi di Indonesia masih menunjukkan intensitas tinggi. Masyarakat meluapkan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Salah satu pemicu utama kemarahan publik adalah isu tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Reaksi minim empati dari sebagian wakil rakyat semakin memanaskan suasana, berujung pada aksi penjarahan rumah-rumah pejabat publik.
Melihat situasi ini, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, angkat bicara. Ia mengingatkan para demonstran untuk berhati-hati dan mewaspadai adanya pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan situasi. Menurutnya, ada potensi ‘penunggang gelap’ yang bisa mengail di air keruh dan mengambil keuntungan dari aksi massa.
Peringatan Keras Hendropriyono: Jangan Sampai Ada ‘Penumpang Gelap’
Dalam wawancara di kanal YouTube “Prof. Rhenald Kasali”, Hendropriyono menekankan bahwa jika revolusi benar-benar terjadi, korbannya adalah masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda. Ia khawatir jika aksi demonstrasi berhasil mengubah tatanan, pihak yang justru akan merugi adalah anak-anak bangsa.
“Jangan sampai ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi. Saya ingin anak-anak kita memahami ini. Kalau toh berhasil mengubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa,” ujar Hendropriyono.
Ia juga menyoroti kejanggalan yang terjadi di lapangan, seperti kehadiran politisi di lokasi di mana korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Hendropriyono mempertanyakan hubungan seorang politisi datang ke sana, padahal secara moral pihak yang seharusnya hadir untuk meminta maaf adalah polisi dan presiden. Baginya, fenomena ini mengindikasikan adanya upaya memancing di air keruh.
Demonstrasi Berlanjut, Rumah Pejabat Jadi Sasaran
Peringatan Hendropriyono datang di tengah eskalasi aksi massa yang semakin meluas. Bukan hanya berfokus di jalanan, demonstrasi kini menyasar rumah-rumah pejabat publik. Beberapa anggota DPR RI yang rumahnya menjadi korban penjarahan antara lain Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan bahwa rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pun tidak luput dari sasaran amuk massa.
Rentetan peristiwa ini menunjukkan tingginya tingkat frustrasi dan kemarahan publik terhadap kinerja dan sikap para pejabat. Di sisi lain, hal ini juga memicu pertanyaan besar tentang siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kekacauan ini, sejalan dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh AM Hendropriyono.
Meskipun demikian, beberapa pihak berupaya meredam ketegangan. Salah satunya adalah Transjakarta yang menerapkan tarif murah Rp1 mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025, sebagai respons terhadap dampak demonstrasi di Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat. (*/tur)
