Shutdown Pemerintahan AS! 750.000 Pegawai Federal Dirumahkan (Furlough) Tanpa Gaji

KALTENG.CO-Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengalami penutupan (shutdown) pada Rabu (1/10/2025) dini hari.

Krisis pendanaan ini terjadi setelah Partai Demokrat dan Partai Republik di Senat gagal mencapai kesepakatan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan jangka pendek.

Penutupan ini bukan sekadar masalah teknis; ia langsung memukul ratusan ribu pekerja federal dan mengganggu operasional lembaga-lembaga penting negara.

Mengapa Pemerintah AS Tutup? Jangkauan Politik Buntu

Penutupan (shutdown) dimulai tepat pukul 00:01 waktu setempat, bertepatan dengan dimulainya tahun fiskal baru. Pada saat itu, pendanaan tahun sebelumnya untuk operasional lembaga federal secara otomatis berakhir.

Meskipun Partai Republik menguasai mayoritas di dua majelis Kongres, mereka gagal menyatukan suara untuk meloloskan RUU pendanaan darurat hingga tanggal 21 November mendatang.

Penyebab utama kebuntuan (deadlock) ini adalah penolakan keras dari Partai Demokrat. Mereka menolak mendukung RUU yang diajukan karena menuntut pembatalan pemotongan Medicaid—program kesehatan bagi masyarakat miskin—yang sebelumnya diberlakukan melalui RUU kontroversial “One Big Beautiful” oleh mantan Presiden Donald Trump pada Juli lalu. Upaya Demokrat untuk menawarkan alternatif solusi pun kandas, membuat Kongres benar-benar menemui jalan buntu.

Dampak Langsung: Furlough dan Potensi PHK Besar-besaran

Dampak paling nyata dari shutdown ini langsung dirasakan oleh para pegawai pemerintah federal. Lembaga-lembaga federal terpaksa melakukan furlough, yaitu memberhentikan sementara pegawai yang dianggap “tidak dikecualikan” atau tidak esensial.

• Pegawai yang Dirumahkan (Furlough): Pegawai yang dirumahkan tidak akan menerima gaji hingga pemerintah kembali beroperasi. Meskipun sebagian besar biasanya akan memperoleh gaji tertunggak (back pay) setelah shutdown berakhir, hal ini tidak berlaku bagi staf kontrak, seperti petugas kebersihan, kecuali kontraktor mereka memiliki anggaran khusus.
• Pekerja Esensial: Pekerja yang termasuk kategori “dikecualikan” atau esensial—seperti aparat keamanan, penjaga penjara, atau tenaga medis darurat—tetap harus bekerja. Ironisnya, mereka juga tidak akan menerima bayaran selama masa penutupan berlangsung.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan akibat krisis ini, dengan potensi kerugian upah mencapai USD 400 juta per hari.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Gedung Putih telah meminta berbagai lembaga pemerintah untuk bersiap dengan skenario pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran jika kondisi shutdown ini berlarut-larut tanpa solusi politik.

Profesor politik AS, Scott Lucas, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa furlough berarti cuti tanpa bayaran. “Bedanya dengan pandemi, kali ini tidak ada bantuan federal yang bisa menutupinya,” tegasnya, menyoroti kerentanan finansial para pekerja.

Bukan yang Pertama: Sejarah Shutdown dan Dampak Kemanusiaan

Sayangnya, shutdown seperti ini bukanlah peristiwa baru dalam sejarah politik AS. Salah satu yang terpanjang adalah penutupan sebagian pemerintah yang terjadi pada akhir tahun 2018 di masa pemerintahan Trump.

Penutupan saat itu berlangsung selama 35 hari, menjadikannya yang terlama dalam sejarah modern AS. Sembilan departemen federal, mulai dari pertanian, perdagangan, kehakiman, hingga transportasi, terdampak langsung.

Dampaknya sangat terasa di tingkat kemanusiaan. Banyak pegawai terpaksa mencari pinjaman, mengandalkan bantuan keluarga, bahkan harus mendatangi bank makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Tidak ada jaring pengaman nyata yang melindungi mereka. Dampaknya benar-benar terasa pada manusia,” tutup Lucas, menggarisbawahi urgensi bagi para politisi untuk segera menemukan solusi pendanaan. (*/tur)