Katingan Masih Kekurangan ASN, Janji Perjuangkan Formasi CPNS/PPPK Baru
KASONGAN, Kalteng.co-Pemerintah Kabupaten Katingan secara resmi menyatakan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya masih berada dalam kondisi belum memadai.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan oleh Bupati Katingan, Saiful, sesaat setelah merampungkan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah masif, yaitu 1.181 orang, pada Senin (13/10/2025).
Meskipun penambahan 1.181 PPPK tersebut merupakan upaya signifikan dalam memperkuat birokrasi, Pemerintah Kabupaten Katingan melihat tantangan serius yang masih membayangi: kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang proporsional dengan luas wilayah.
Tantangan Geografis: Luas Katingan Menuntut ASN Lebih Banyak
Pernyataan Bupati Saiful bukan tanpa alasan. Kabupaten Katingan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, dikenal memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, mencapai 20.382,26 km2. Luas ini setara dengan hampir sepertiga luas Pulau Jawa (sekitar 128.000 km2) dan menempatkannya sebagai salah satu kabupaten terluas di Indonesia.
Menurut Bupati Saiful, luasnya cakupan wilayah administratif yang harus dilayani dan dikelola, mulai dari pusat kota hingga pelosok desa, menuntut ketersediaan SDM yang jauh lebih besar dan merata.
“Penambahan 1.181 PPPK ini belum mampu menutupi seluruh kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Luasnya wilayah yang harus kami layani menuntut ketersediaan SDM yang memadai sebagai syarat mutlak demi menjamin kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah secara optimal,” tegas Bupati Saiful usai acara pelantikan.
Kondisi ini menegaskan bahwa rasio jumlah ASN per luas wilayah (kepadatan ASN) di Katingan masih sangat rendah, yang secara langsung berpotensi memperlambat laju akselerasi pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik.
Komitmen Pemkab Katingan: Perjuangan Penambahan Formasi Berkelanjutan
Menyikapi defisit SDM yang kritis ini, Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk menjadikan penambahan jumlah ASN sebagai agenda prioritas di masa mendatang. Upaya ini akan diperjuangkan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan merata, menjangkau seluruh pelosok Katingan.
Pelantikan 1.181 PPPK yang terdiri dari berbagai formasi, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis, adalah langkah awal yang solid. Namun, Pemerintah daerah berpandangan bahwa kuantitas yang memadai, diikuti dengan kualitas SDM yang unggul, adalah kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Katingan.
Oleh karena itu, Bupati Saiful menekankan bahwa pengusulan penambahan formasi ASN, baik melalui skema Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun PPPK, akan terus diupayakan ke Pemerintah Pusat.
“Langkah strategis ini diharapkan dapat segera menutup kekurangan SDM yang ada. Tujuannya jelas, yakni untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan pelayanan publik, sehingga akselerasi pembangunan Kabupaten Katingan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Pentingnya SDM dalam Akselerasi Pembangunan Daerah
Kekurangan ASN di Katingan mencerminkan dilema yang dialami banyak daerah luas dan terpencil di Indonesia. SDM yang terbatas akan menyulitkan optimalisasi:
- Pelayanan Publik Dasar: Distribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan ke daerah terpencil.
- Pengawasan Pembangunan: Pengawasan proyek infrastruktur di area yang luas.
- Administrasi Kependudukan: Pelayanan birokrasi bagi masyarakat di pelosok.
Dengan janji untuk terus mengusulkan formasi baru, Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan keseriusan dalam mengatasi hambatan geografis dan demografis, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan yang prima bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. (*/tur)
