Disbun Kalteng Dorong Perusahaan Perkebunan Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Selesaikan Konflik Sosial
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya menciptakan ekosistem perkebunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini di sampaikan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng, Rizky R Badjuri, usai mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Perkebunan dan Kehutanan yang di pimpin Gubernur Agustiar Sabran di Aula Jayang Tingang, Senin (20/10/2025).
Menurut Rizky, perbaikan dan optimalisasi tata kelola sektor perkebunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga menekankan tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pemenuhan kewajiban plasma dan pelaksanaan CSR yang tepat sasaran.
“Konflik antara perusahaan dan masyarakat masih kita temukan. Karena itu, sinergi hari ini bukan hanya soal angka PAD, tapi memastikan investasi berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, pemerintah bersama perusahaan sepakat memperkuat komitmen pemenuhan kewajiban penyediaan plasma minimal 20 persen bagi masyarakat sekitar. Peninjauan bersama antara Disbun, pemerintah kabupaten, dan pihak perusahaan akan segera di lakukan.
“Ada perusahaan yang sudah memberikan plasma hingga 40 persen, ada yang baru memenuhi batas minimal, dan ada yang belum sama sekali. Komitmen ini akan kami kawal agar sesuai regulasi,” tutur Rizky.
Pak Gubernur Meminta CSR Ke Depan Lebih Terarah
Ia menambahkan, perusahaan yang berdiri sebelum regulasi plasma tahun 2007 tetap memiliki tanggung jawab sosial melalui kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar.
Gubernur Agustiar Sabran juga mendorong di bentuknya forum diskusi lanjutan untuk penyempurnaan mekanisme program CSR agar lebih terencana dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Pak Gubernur meminta CSR ke depan lebih terarah. Forum khusus akan kita bentuk agar pelaksanaan CSR lebih efektif dan transparan,” kata Rizky.
Dalam kesempatan tersebut, para pelaku usaha menandatangani fakta integritas sebagai bentuk keseriusan mendukung kebijakan pembangunan daerah serta peningkatan PAD secara bertahap dan terukur.
“Hari ini hampir 90 persen direktur perusahaan hadir dan menyatakan kesediaan mendukung peningkatan PAD sekaligus membangun hubungan harmonis dengan masyarakat,” tegasnya.
Rizky berharap, rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan para investor sektor perkebunan sebagai mitra pembangunan daerah.
“Yang utama, PAD kita genjot secara bersama. Pemerintah membuka ruang dialog, dan investor kami ajak menjadi bagian dari pembangunan Kalimantan Tengah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
