Plt Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tegaskan Tidak Ada Pemerasan di Lingkungan Rumah Sakit
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus, dr. Suyuti Syamsul, menepis tegas isu yang beredar di media sosial TikTok terkait dugaan adanya praktik pemerasan oleh seorang oknum wartawan terhadap pihak rumah sakit.
Isu tersebut mencuat melalui akun @beritakaltengterkini, yang menayangkan video dengan narasi menyebut adanya tindakan pemerasan di lingkungan RSUD Doris Sylvanus.
Menanggapi hal itu, Suyuti menegaskan bahwa diri nya sama sekali tidak mengetahui kebenaran isi video yang beredar. Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Saya tidak mengetahui siapa yang di peras dan siapa yang memeras. Silakan di tanyakan kepada yang membuat narasi tersebut,” ujar Suyuti saat di konfirmasi awak media, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, apabila memang benar terjadi praktik pemerasan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah tegas. “Yang jelas bukan saya. Kalau saya yang di peras, tentu akan saya lawan,” tegasnya.
Kami Berkomitmen Untuk Menyelesaikan Masalah Keuangan
Video berisi tudingan pemerasan itu sempat menuai perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi. Suyuti menilai, isu semacam ini justru berpotensi mengganggu fokus manajemen dalam menjalankan agenda pembenahan internal rumah sakit.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RSUD dr. Doris Sylvanus saat ini tengah berupaya menyelesaikan beban utang warisan tahun 2023–2024 yang mencapai Rp124 miliar. Manajemen baru telah menyiapkan langkah strategis agar kewajiban tersebut dapat di tuntaskan secara bertahap hingga akhir Oktober 2025.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah keuangan ini secara transparan dan bertanggung jawab. Target kami, seluruh kewajiban dapat di lunasi sesuai jadwal,” ungkapnya.
Melalui akun Threads pribadinya @suyuti_syamsul, Suyuti juga menegaskan arah kebijakan efisiensi rumah sakit, di antaranya dengan memangkas tunjangan pejabat sebesar 30 persen serta menghapus honor tambahan yang di nilai sudah termasuk dalam tugas pokok.
“Salah satu resep mujarab mengatasi defisit anggaran adalah memotong tunjangan pejabatnya,” tulis Suyuti dalam unggahan tersebut. (pra)
EDITOR: TOPAN
