KALTENG.CO-Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat kembali menjadi titik konsentrasi massa pada Senin (29/12/2025).
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh turun ke jalan untuk menyuarakan protes keras terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang dinilai tidak manusiawi.
Ketegangan ini bermula dari keputusan pemerintah menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta, angka yang dianggap jauh dari standar kebutuhan hidup layak di ibu kota.
Pengamanan Ketat: 1.392 Personel Gabungan Disiagakan
Guna mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif, pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat telah mengerahkan kekuatan penuh. Iptu Erlyn Sumantri, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, mengonfirmasi bahwa personel gabungan telah disebar di titik-titik strategis.
“Terdapat 1.392 personel gabungan dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran yang disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Iptu Erlyn pada Senin (29/12/2025).
Selain area Gambir dan Pospol Merdeka Barat, pengamanan juga diperketat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan karena terdapat agenda sidang dugaan penghasutan demonstrasi yang juga memancing kehadiran massa buruh.
Kritik Pedas Said Iqbal: “Upah Jakarta Kalah dari Pabrik Panci”
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan upah ini. Ia menyoroti ironi besar di mana upah di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang sudah menyentuh angka Rp5,95 juta.
Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika pekerja di pusat bisnis global seperti Sudirman dan Kuningan dibayar lebih murah daripada pekerja manufaktur di daerah satelit.
“Apakah masuk akal jika perusahaan raksasa seperti Bank Mandiri, BNI, hingga Standard Chartered yang berkantor pusat di Jakarta memiliki standar upah lebih rendah dibanding pabrik panci di Karawang?” tegas Said Iqbal di tengah massa aksi.
Realita Defisit: Buruh Jakarta “Nombok” Tiap Bulan
Keluhan buruh bukan tanpa dasar data. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta saat ini berada di kisaran Rp5,89 juta.
Dengan penetapan UMP sebesar Rp5,73 juta, maka terjadi kesenjangan atau defisit sekitar Rp160.000 setiap bulannya. Artinya, pendapatan minimum buruh di Jakarta tidak cukup bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar paling minimal.
Said Iqbal juga menepis klaim pemerintah mengenai efektivitas program bantuan sosial seperti Jaklingko atau pangan murah. Ia menilai fasilitas tersebut tidak dirasakan merata oleh jutaan buruh yang berjuang setiap hari di Jakarta.
Ancaman Aksi Nasional Januari – Februari 2026
Langkah turun ke jalan ini merupakan bentuk protes langsung yang kini ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, menyusul jalan buntu dalam komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta.
Buruh menegaskan bahwa aksi ini hanyalah permulaan. Jika revisi UMP DKI Jakarta 2026 dan penolakan UMSK Jawa Barat tidak segera diakomodasi, mereka mengancam akan menggelar aksi berskala nasional yang lebih besar pada Januari dan Februari 2026 mendatang.
Informasi Tambahan bagi Pembaca:
Bagi Anda yang berencana melewati kawasan Jakarta Pusat hari ini, disarankan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar:
- Jalan Medan Merdeka Barat
- Kawasan Harmoni
- Jalan Gatot Subroto (arah gedung DPR/MPR)
Apakah menurut Anda kenaikan UMP Jakarta 2026 sudah ideal? Sampaikan pendapat Anda dan bagikan artikel ini agar lebih banyak orang memahami kondisi ekonomi buruh saat ini. (*/tur)
